Jenderal Timses Prabowo Minta Presiden Turun Tangan Usut Surat DKP

Jakarta - Anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Letnan Jenderal (Purn) Yunus Yosfiah menilai surat rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto oleh Dewan Kehormatan Perwira pada 1998 silam bersifat rahasia.

Dia pun meminta Presiden sebagai Panglima tertinggi ikut mengusut bocornya surat ini. Begitupun dengan Panglima TNI agar juga aktif.

"Saya minta Panglima Tertinggi ABRI, Presiden memproses ini karena apabila ini pidana militer, harus diusut. Saya juga menghimbau karena surat ini rahasia, saya harapkan panglima TNI dan para staf TNI Angkatan Darat agar dicek bila terjadi pidana militer, tolong ini diproses. Surat usulan ke presiden saja ini rahasia," kata Yunus di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Jumat (20/6/2014).

Mantan Menteri Penerangan era Presiden BJ Habibie ini menambahkan kalau persoalan ini mau dipersoalkan seharusnya sejak Prabowo ikut di Konvensi Capres Partai Golkar pada 2004. Begitupun di Pemilu Presiden 2009, saat Prabowo menjadi cawapres dari Megawati Soekarnoputri. Yunus pun kembali mengingatkan kalau mantan Presiden BJ Habibie memberhentikan Prabowo secara terhormat.

"Perlu saya sampaikan bahwa surat Habibie yang memberhentikan secara hormat dasarnya adalah rahasia. Harusnya tidak boleh dikeluarkan itu," ujar lulusan Akmil 1965 itu.

Kemudian, Yunus juga mengatakan saat menjadi Menteri Penerangan, dirinya tidak pernah terlibat membahas itu. Dia membela capres jagoannya itu kalau Prabowo sebagai sosok nasionalisme yang tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya.

"Prabowo sudah berkali-kali mempertaruhkan nyawanya. Hanya dua kesatuan militer yang pernah mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Salah satunya kesatuan prabowo. Prabowo, itu hebat. Indonesia tidak perlu meragukan nasionalisme dan kepintaran Prabowo," ujarnya.


(hat/erd)