Balitbang PDIP Tolak BBM Naik

Jakarta - Balitbang PDI Perjuangan menolak kenaikan harga elpiji, pertamax dan pertamax plus yang berlaku sejak Minggu, (19/12/2004), lalu.Penolakan tersebut disampaikan Ketua Litbang PDI Perjuangan Kwik Kian Gie dalam jumpa pers di kantor Balitbang PDI Perjuangan, Jl. Tambak, Jakarta, Kamis, (23/12/2004)."Balitbang PDI Perjuangan menolak kenaikan harga elpiji dan BBM yang sudah maupun yang akan dinaikkan oleh pemerintah," tegas Kwik.Dalam kondisi ekonomi yang baru akan terkonsolidasi di tahun 2005, yang ditandai dengan mulai naiknya pembentukan modal tetap bruto, menurut Kwik, kenaikan harga BBM bisa menghambat hal itu dan Indonesia akan kehilangan momentum lagi, sehingga rencana pemerintah untuk menaikan BBM jenis premium sebesar 40 persen di tahun 2005 akan sangat memberatkan rakyat banyak."Di masa lampau kita telah berkali-kali mengalami bahwa BBM merupakan komoditi yang strategis, sehingga kenaikan harganya akan berpengaruh banyak pada harga barang dan jasa lainnya yang menyebabkan tekanan terhadap inflasi," kata Kwik.Karena itu, lanjut dia, berbagai keterangan pemerintah yang disampaikan sebagai alasan kenaikan BBM dinilai sangat menyesatkan. Disebutkan Kwik, dari hasil penelitian yang dilakukan Balitbang PDI Perjuangan, seberapa pun tingginya harga minyak mentah dunia tidak akan menambah pengeluaran pemerintah.Sebaliknya dengan harga yang berlaku sekarang, pemerintah memperoleh kelebihan uang tunai dalam pengadaan BBM.Dijelaskan Kwik, biaya dari penyedotan minyak, pengilangan hingga pengangkutan ke pompa bensin hanya memerlukan dana Rp 540/liter, dan sebagai rule of thumb disepakati 10 dolar AS/barel."Harga 10 dolar AS/barel ini dari hasil obrolan saya dengan Menteri ESDM Purnomo, para direktur-direktur perusahaan minyak dunia yang disepakati segitu," kata dia.Karena itu, jika diambil rata-rata harga BBM sebesar Rp 2.000/liter, maka pemerintah akan memperoleh surplus uang tunai sebesar Rp 1.460/liter. "Jadi yang diartikan istilah subsidi oleh pemerintah adalah selisih antara harga jual kepada rakyat Indonesia oleh pemerintah Indonesia dengan harga minyak dunia. Jadi tidak ada pengeluaran uang oleh pemerintah," ujarnya.Karenanya, penyusunan APBN 2005 yang dilakukan oleh pemerintah dalam pos migas dinilai Kwik sangat menyesatkan. Karena pengertian subsidi dalam APBN seolah-olah digambarkan sebagai pengeluaran uang tunai, padahal tidak. Dan Pertamina yang seolah-olah membayar harga minyak dunia kepada Depkeu, sama sekali tidak benar."Ini adalah penyesatan yang didasarkan atas pengagungan mekanisme pasar yang terjadi di dunia sebagai kebenaran mutlak, atau agama. Saya melihat teknokrat-teknokrat yang sekarang berkuasa masih sangat dipengaruhi oleh kartel IMF," kata Kwik. (umi/)