Ini Alasan Mengapa Tanjung Balai Asahan Disebut Pelabuhan Tikus

Tanjung Balai - Pelabuhan tikus, begitulah para petugas imigrasi menyebut wilayah Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Artinya, Tanjung Balai Asahan salah satu pelabuhan ilegal tempat para imigran tanpa surat-surat perjalanan.

Padahal di wilayah pesisir timur Sumatera Utara itu punya beberapa pelabuhan resmi, namun terlalu kecil dengan sarana prasarana terbatas. Imigran ilegal yang masuk melalui wilayah ini rata-rata berasal dari Bangladesh, India, Tiongkok, Myanmar, Pakistan, Sudan, Afghanistan, Taiwan dan Nepal.

"Untuk tahun 2013 total 74 imigran ilegal yang ditangkap polisi atau angkatan laut. Tahun ini, 107 imigran ilegal," kata Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Ridwan Manurung di Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, Kamis (19/62014).

Petugas juga pernah menangkap 88 WNI yang menumpang kapal barang KM Bahagia di perairan Tanjung Balai. Mereka diduga adalah calon TKI ilegal yang ingin bekerja di Malaysia. Puluhan WNI itu kemudian dikembalikan pihak imigrasi ke tempat asalnya masing-masing.

Tanjung Balai memiliki satu pelabuhan internasional dengan sarana dan prasarana seadanya, yaitu di Kabupaten Asahan. Namun wilayah Tanjung Balai meliputi 5 kabupaten dan 1 kota. Jarak tempuh dari perairan ini ke Port Klang Malaysia antara 3-5 jam.

Setiap harinya terdapat 8.000 orang yang berangkat ke Malaysia, dan 5.000 orang yang datang ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Mereka rata-rata ingin mengunjungi sanak saudara yang menikah dengan WN Malaysia, namun sebagian di antaranya adalah WNI yang mengaku ingin berlibur tapi sebenarnya bekerja dan TKI legal.

"Tanjung Balai memiliki 10 titik 'pelabuhan tikus' yang rawan imigran ilegal. Garis pantai yang luas menjadi kendalanya," ujar Ridwan.

Pihak Imigrasi setempat mengaku terus melakukan penindakan, pengawasan dan pencegahan. Langkah pencegahan yang dilakukan berupa pemberdayaan dan sosialisasi. Namun tawaran uang untuk nelayan menyeberangkan imigran ilegal menjadi tantangan.

"Ini kita dilema, karena mereka bisa dapat potensi ekonomi. Kapal nelayan itu disewa, yang sebenarnya merugikan pemerintah. Jangan kita beri dukungan dan jangan berikan perahu," kata Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Heriyanto di lokasi yang sama.

(vid/fjr)