TNI Belum Bisa Hapus Broker Pengadaan Peralatan TNI

TNI Belum Bisa Hapus Broker Pengadaan Peralatan TNI

- detikNews
Kamis, 23 Des 2004 12:36 WIB
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengaku belum bisa menghapus sepenuhnya broker dan rekanan dalam pengadaan peralatan yang dibutuhkan TNI. Pasalnya sistem pengadaan peralatan mengharuskan TNI menggunakan rekanan untuk menanggulangi biaya terlebih dulu."Aturannya memang sistem yang sekarang itu mengharuskan menggunakan rekanan karena biasanya anggaran itu turun jauh dari rencana awal. Sementara kebutuhan itu kadang-kadang harus cepat tersedia," kata Panglima TNI dalam jumpa pers usai meresmikan "Tentara Manunggal Membangun Desa 2005", di Mabes AD, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (23/12/2004).Panglima mencontohkan, anggaran tahun 2005 dalam triwulan pertama belum bisa turun pada bulan Januari, Februari dan Maret. Anggaran itu baru bisa turun pada triwulan kedua. Padahal peralatan harus dibeli karena kebutuhan dalam operasi tidak bisa menunggu. "Rekanan-rekanan ini yang akan mengadakan peralatan dan menanggulanginya terlebih dulu. Sedangkan pembayaran akan dilakukan setelah anggaran turun dari pemerintah. Oleh sebab itu sistem yang berlaku saat ini masih menggunakan pihak ketiga," jelas Panglima.Panglima menegaskan negara lewat Depkeu yang menentukan sistem menggunakan rekanan tersebut. TNI dalam dengar pendapat dengan DPR telah mengusulkan agar sistem keuangan tersebut bisa diubah total. Sementara itu menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudharsono mengenai sistem pembelian lewat satu pintu dan melalui panitia Dephan, menurut Panglima hal itu bukan hal yang baru. Sistem yang digunakan sekarang pun melewati satu pintu dengan pendelegasian kepada Mabes TNI maupun ke setiap angkatan. Namun penentuan akhir penandatangan kontrak ada pada Dephan. "Apakah yang dimaksud Pak Juwono itu pengadaan tidak lagi didelegasikan atau hanya ditangani sendiri? Bagi saya tak ada permasalahan sejauh barang-barang itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi persyarakatan yang diajukan Mabes TNI maupun setiap angkatan," kata Panglima. (iy/)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads