Program 'Kartu' Jokowi dan Data Kebocoran APBN Prabowo yang Dipersoalkan

Program 'Kartu' Jokowi dan Data Kebocoran APBN Prabowo yang Dipersoalkan

- detikNews
Kamis, 19 Jun 2014 06:11 WIB
Program Kartu Jokowi dan Data Kebocoran APBN Prabowo yang Dipersoalkan
Jakarta - Pasca debat capres jilid dua yang berlangsung minggu kemarin, kubu Prabowo dan Jokowi saling serang soal kebijakan dan data-data presentasi. Kubu Prabowo menyerang Jokowi yang terlalu berkutat dengan konsep lokal, sedangkan kubu Jokowi menyerang lewat data kebocoran APBN yang dinilai fantastis.

Dalam debat kemarin, Prabowo menyebut kebocoran anggaran negara mencapai Rp. 1.000 Triliun. Anies Baswedan, Jubir Pasangan JKW-JK menanggapi pernyataan Prabowo tersebut dengan menitikberatkan pada skala kebocoran dana tersebut dan pelakunya. Korupsi atau kebocoran yang dimaksudkan Prabowo adalah kebocoran oleh pengelola negara ini.

"Bayangkan, belanja gaji pegawai negeri Indonesia mulai dari PNS, ABRI, POLRI dan pejabat negara tahun 2014 tercakup di angka Rp 275.8 trilliun per tahun. Kalau ada pernyataan kebocoran Rp 1.000 triliun artinya hampir empat kali gaji tahunan mereka. Orang yang paham anggaran pasti heran mendengar angka ini,” jelas Anies dalam siaran persnya kepada detikcom, Kamis (19/6/2014).

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengkritik Jokowi dengan kebijakan kartunya. Irwan juga tidak setuju bila ada Capres/Cawapres yang membangga-banggakan kebijakan “kartu” di daerahnya. Pasalnya hal semacam itu sudah dilakukan sebagian besar bupati, wali kota dan gubernur.

“Bukan barang baru, semua daerah sudah ada kartu kesehatan gratis dan sekolah gratis, bahkan ada yang sudah sampai SMA,” ujar Irwan dalam kesempatan terpisah.

Pria yang menjabat Gubernur Sumatera Barat ini juga berpendapat Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir strategis, tegas, cerdas dan berjiwa negarawan.

“Indonesia adalah negara besar, tantangannya juga besar, maka kita butuh pemimpin dengan visi besar. Tak boleh kita memilih pemimpin yang hanya berfikir teknis semata," ucapnya.

(rvk/rna)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads