Muladi: Kritik Akbar Refleksi dari Orang yang Kalah

Jakarta - Kritik mantan Ketua umum Golkar Akbar Tandjung terhadap susunan kepengurusan DPP Golkar periode 2004-2009 yang dinilai tidak mengacu pada AD/ART ditanggapi dingin. Salah satu Ketua DPP Golkar, Muladi, menyatakan itu kritikan itu hanya refleksi dari orang yang kalah."Itu adalah suatu refleksi dari orang yang kalah. Setiap orang yang kalah itu pasti timbul rasa sakit hati dan kecewa," kata Ketua bidang Hukum, HAM, dan Otonomi Daerah DPP Golkar ini sebelum deklarasi Relawan Bangsa di Hotel Sahid Jaya, Jl. Sudirman, Jakarta, Kamis (23/1/2/2004).Menurut Muladi, seharusnya Akbar menyampaikan kritiknya dengan cara yang baik. "Mestinya di tidak bicara begitu. Kalau ada saran-saran itu sebaiknya disampaikan secara santun, tidak publikasi lalu mengumbar-umbar. Saya lihat kepengurusan yang baru ini sangat menjanjikan perbaikan perubahan. Dan telah dipilih orang-orang yang profesional dan baik."Muladi balik menuding bahwa keputusan Akbar Tandjung memecat Fahmi Idris dan kawan-kawan dulu justru yang tidak sah karena tidak prosedural. "Jadi sebelulnya Akbar itu membela sesuatu yang tidak benar," katanya. Sementara tentang anggapan bahwa kepengurusan DPP Golkar yang dibentuk Jusuf Kalla penuh diwarnai nepotisme, Muladi menyatakan nepotisme tidak masalah asal tidak merugikan masyarakat. "Nepotisme itu kalau merugikan masyarakat. Dan kalau tidak merugikan dan berdasarkan atas profesionalisme, saya kira tidak terlalu masalah."Mengenai jumlah perempuan di kepengurusan DPP Golkar yang hanya enam persen, menurut Muladi itu berdasarkan atas pertimbangan profesionalisme. Dan pada posisi departemen dan pokja, itu bisa diisi perempuan-perempuan yang profesional. "Jadi masalah kuota itu tidak bisa didakwakan. Kalau dipaksakan dan asal comot, justru itu yang akan jadi masalah."Sebelumnya Akbar Tandjung mengharapkan Ketua Umum Partai Golkar terpilih Jusuf Kalla mengoreksi susunan kepengurusan yang ditetapkannya. Dia menilai, susunan kepengurusan itu tidak sepenuhnya mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), penuh diwarnai nepotisme dan sejumlah nama titipan. Dalam susunan pengurus DPP Golkar sekarang memang ada sejumlah nama yang memiliki hubungan kekerabatan. Suhaeli Kalla, Bendahara Partai Golkar, adalah adik Jusuf Kalla. Poempida Hidayatullah, yang juga Bendahara Partai Golkar, adalah menantu Fahmi Idris. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Agus Gumiwang Kartasasmita adalah anak Ginandjar Kartasasmita.Sementara pimpinan munas Ridwan Hisjam mempersoalkan tercantumnya pengurus yang sudah dipecat dan sejumlah nama dari partai politik lain dan belum menjadi anggota Partai Golkar, sekurang-kurangnya lima tahun. Ridwan menilai, kepengurusan yang baru cacat hukum bila tidak diperbaiki. (gtp/)