.webp)
"Dulu KJS (Kartu Jakarta Sehat) dijadikan embrio BPJS oleh Askes. Itu dikoreksi jadi pilot project. Nggak ada yang perlu dipertentangkan soal KIS," kata Jokowi di sela-sela kampanyenya di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (18/6/2014).
Ia menyatakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah bagian dari rancangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dulu dibuat oleh pemerintah pusat. Meskipun banyak yang meragukan program ini, Jokowi tak gentar mempromosikan program itu di setiap kampanye terbukanya. Menurutnya setiap penduduk Indonesia harus memiliki kartu tersebut sebagai akses untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak.
Waketum Gerindra, Fadli Zon sendiri menyebut kedua kartu tersebut tak diperlukan masyarakat di Indonesia. Ia menilai pemerintah sudah mengalokasikan 20 persen dari total APBN untuk pendidikan. Sehingga yang dibutuhkan adalah jaminan warga dapat mengecap wajib belajar 12 tahun secara merata di Indonesia.
Tentang kesehatan sendiri, Fadli menyebut KIS sudah tak dibutuhkan karena kehadiran BPJS Kesehatan yang sudah diundangkan.
"Yang dibutuhkan rakyat itu kartu debet untuk menabung dan kartu kredit untuk belanja mudah. Kartu Indonesia Sehat itu melanggar UU. Jangan sampai dia membuat sistem yang sama dengan pembodohan terhadap rakyat," tuding Fadli Zon.
(bil/van)
