"Jumlah ini terbesar tak hanya di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Kementerian/lembaga yang jumlah satker separuhnya saja tidak ada. Ini terlalu berat," ujar Lukman dalam jumpa pers di Kemenag, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014).
Lukman mengatakan, mayoritas satker adalah madrasah, di mana angkanya mencapai 3.878 sekolah. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar madrasah tidak lagi di bawah Kemenag langsung.
"Jadi intinya menurut kajian sementara kami, apa tidak sebaiknya madrasah menjadi tanggung jawab Kemenag Propinsi atau Kabupaten/Kota atau diserahkan ke Pemda masing-masing," kata politikus PPP ini.
Dengan demikian, Kemenag lebih ramping dan diharapkan akan lebih akuntabel serta transparan dalam melaporkan keuangannya. Maka menurutnya wajar jika tahun ini Kemenag memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP DPP) dari BPK. Sebab menurutnya, satker 4.848 itu sangat menyulitkan dalam pelaporan keuangan.
"Sayapun baru tahu sebegini besar nya, sudah seperti negara sendiri. Memang beratlah beban loadnya," tutup Lukman.
(kff/mpr)











































