Tim Jokowi-JK Sebut Prabowo Tak Paham Pengendalian Inflasi

Tim Jokowi-JK Sebut Prabowo Tak Paham Pengendalian Inflasi

- detikNews
Rabu, 18 Jun 2014 12:44 WIB
Tim Jokowi-JK Sebut Prabowo Tak Paham Pengendalian Inflasi
Jakarta - Tim Jokowi-JK menilai capres nomor urut satu Prabowo Subianto tak memahami pengendalian inflasi. Padahal Prabowo selalu menyerukan semangatnya mengusung ekonomi kerakyatan.

"Aneh mengusung ekonomi kerakyatan tapi tidak paham pengendalian inflasi," kata Jubir Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, dalam siaran pers, Rabu (18/6/2014).

Hasto mengungkit Prabowo yang tak paham kepanjangan dari Tim Pengendalin Inflasi Daerah (TPID) di debat capres putaran dua pada Minggu. Pada awal pertanyaan sebenarnya Jokowi sudah memberikan clue bahwa yang akan ditanyakan ini adalah persoalan kerakyatan, dan kemudian ditanyakan bagaimana meningkatkan peran TPDI.

"Namun setelah kepanjangan TPDI diberikan, jawaban Prabowo pun sangat mengambang," kata Hasto.

Inflasi, menurut Hasto, merupakan penyakit dalam perekonomian Indonesia. Setiap musim kemarau, dan menjelang Hari Raya Lebaran dan akhir tahun, terjadi kenaikan harga-harga dan sering tidak terkendali. Kenaikan harga daging, telor, beras, dan kebutuhan pokok rakyat lainnya adalah pemicu inflasi. Inflasi sangat menyengsarakan rakyat kecil, dan para pensiunan.

"Sungguh aneh Akbar Tandjung dan Prabowo tidak memahami TPDI dan fungsi yang dijalankan," katanya.

Hasto menuturkan, Jokowi memberikan peran penting TPID. Salah satu prestasi yang konsisten dicapai Jokowi, imbuh Hasto, adalah pengendalian inflasi. Bahkan Hatta Rajasa pun dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian pernah memberikan penghargaan ke Jokowi pada tahun 2012 karena prestasinya di dalam mengendalikan inflasi Solo yang dipimpinnya.

"Di situlah sebenarnya peran pemerintah yang mengintegrasikan kebijakan fiskal dan moneter," katanya.

Hasto menyindir Tim Prabowo-Hatta dengan menyarankan mengubah strategi ketimbang sekadar beretorika soal ekonomi kerakyatan. "Karena itulah jangan menganggap remeh keberhasilan wali kota dan gubernur. Sudah menjadi tren di dunia bahwa untuk menjadi presiden itu diperlukan pengalaman dan keberhasilan secara berjenjang dari bawah," pungkasnya.

(van/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads