Sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-JK, PKB merasa berkepentingan menjernihkan situasi ini. Terlebih lagi dengan isu sensitif seperti itu.
"Gubernur itu tidak berdiri sendiri. Ada pemerintahan daerah serta DPRD. Jadi tidak mungkin kebijakan akan dikeluarkan sembarangan. Jadi kepada warga Jakarta, tidak perlu khawatir," terang Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Selasa (17/6/2014).
Sebagai negara kebangsaan, Karding juga menilai, tidak lagi elok mempersoalkan latar belakang seorang kepala daerah. Siapa pun memiliki hak untuk menjadi pemimpin di setiap daerah.
"Yang dipersoalkan adalah jika si kepala daerah itu membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu golongan. Itu tidak boleh," tegas juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK ini.
"Jadi kepada warga Jakarta, jangan terpengaruh terhadap black campaign seperti itu. Itu sengaja dihembus hanya untuk mendegradasi dukungan kepada Jokowi. Jika Jokowi jadi presiden, kewenangan beliau akan semakin luas dan tentu akan bisa berbuat jauh lebih baik lagi untuk Jakarta. Tidak perlu khawatir," tandasnya.
Sebelumnya Ketua DPD PDIP DKI Boy Sadikin menyebut turunnya elektabilitas Jokowi karena adanya permainan isu Ahok akan jadi Gubernur bila Jokowi menang. Isunya adalah menghembuskan sebagian warga Jakarta tak mengharapkan wakil Jokowi di Jakarta, Basuki T Purnama menjadi gubernur.
"Kalau presidennya Prabowo, Gubernurnya Jokowi. Masyarakat tahu, bahwa masyarakat sebagian besar tidak menginginkan Ahok jadi gubernur," sambung Wakil Ketua DPRD DKI ini.
(mok/nvc)










































