Tim Jokowi-JK: Kalau Ada Dua HKTI Berarti Prabowo Gagal Saat Jadi Ketum

- detikNews
Senin, 16 Jun 2014 19:45 WIB
Jakarta - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) versi Oesman Sapta membantah pernyataan Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Fadli Zon yang menyebutkan pihaknya ilegal. Jubir Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto menyatakan bantahan tersebut membuktikan kegagalan Prabowo Subianto semasa menjabat sebagai Ketum HKTI.

"Itu menunjukan kalau Pak Prabowo gagal di HKTI. Terbukti pecah kan kalau Pak Oesman dibilang ilegal? Kalau Pak Oesman ilegal kan berarti ada yang 'resmi'. Berarti ada dua kubu kan?" ujar Hasto saat berbincang dengan detikcom, Senin (16/6/2014).

Padahal menurut Hasto berdasarkan keputusan Menkum HAM dinyatakan bahwa HKTI Oesman memang legal. Dukungan dari HKTI versi Oesman Sapta ini semakin menunjukan kepedulian Jokowi terhadap sektor pertanian.

"Pak Jokowi memang sering menyerap persoalan rakyat termasuk di dalamnya banyak yang petani. Dukungan ini karena HKTI melihat Jokowi peduli terhadap pertanian," kata Hasto.

Sekjen HKTI Benny Pasaribu memaparkan dasar hukum yang dimiliki oleh HKTI versi Oesman Sapta. Pria berkacamata itu mengatakan memang ada dualisme kepemimpinan HKTI, yaitu versi Oesman Sapta dan Prabowo Subianto. Namun, menurut Benny, Prabowo kalah saat menggugat hal itu di Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Yang disahkan pemerintah melalui Kum HAM itu HKTI ini. Dan Prabowo menggugat itu, pengadilan TUN menolak gugatan itu, dan yang sah adalah kita. Prabowo akui sebagai ketuanya adalah tindakan yang tidak pantas dan termasuk kebohongan publik karena Putusan Mahkamah Agung No 310 /K/TUN/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan putusan Kementerian Hukum dan HAM No AHU-14.AHO 1.06 tahun 2011 yang diperkuat oleh Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VII HKTI No 8 Tahun 2010 yang menyebutkan Oesman Sapta sebagai Ketua Umum HKTI dan Benny Pasaribu sebagai Sekretaris Jenderal," kata Benny di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan HKTI pimpinan Oesman Sapta yang menyatakan dukungan ke pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu ilegal. Fadli menjelaskan, berdasarkan surat keterangan SKT Kesbangpol Depdagri jelas menyebutkan HKTI yang legal adalah yang diketuai oleh Prabowo Subianto, Sekjen Fadli Zon, dan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Jafar Hamzah. Fadli mengatakan akan melaporkan acara dukungan tersebut ke Bawaslu, termasuk soal penggunaan merk dan logo oleh HKTI versi Oesman Sapta.



(bpn/trq)