Bawaslu Akan Koordinasi dengan Mabes Polri Bahas Kasus Tabloid Obor

Bawaslu Akan Koordinasi dengan Mabes Polri Bahas Kasus Tabloid Obor

- detikNews
Minggu, 15 Jun 2014 19:38 WIB
Bawaslu Akan Koordinasi dengan Mabes Polri Bahas Kasus Tabloid Obor
Jakarta - Bawaslu akan bekerjasama dengan Mabes Polri memproses setiap black campaign Pilpres 2014. Tak terkecuali persoalan Tabloid Obor Rakyat yang memuat kampanye hitam dengan menyudutkan capres nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi).

"Yang mengkhawatirkan kita semua adalah potensi-potensi kampanye-kampanye negatif, kampanye hitam yang terus berlangsung. Misalnya kasus Tabloid Obor. Yang sampai sekarang Bawaslu dan kepolisian terus berusaha menangkap pelaku. Kita berharap suasana kondusif sampai dengan menjelang masa tenang," kata Ketua Bawaslu Muhammad sebelum debat capres di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Minggu (15/6/2014) malam.

Kasus Tabloid Obor Rakyat akan diproses Bawaslu. Bawaslu akan berkoordinasi langsung dengan kepolisian terkait hal ini.

"Kasus Tabloid Obor insya Allah Senin besok Bawaslu dan Mabes Polri akan melakukan koordinasi. Perkembangan terakhir adanya orang-orang yang mengaku secara terbuka terlibat dan bisa bertanggung jawab terhadap peredaran itu. Tentu akan kita gali informasi dari beliau-beliau itu," katanya.

Menurut Muhammad, kasus tersebut masuk kasus pidana. Namun pasal yang akan dijeratkan akan dikoordinasikan dengan kepolisian terlebih dahulu.

"Saya kira iya. Tapi saya masih mengkoordinasikan pasal yang bisa dikenakan. Apakah masuk pidana pemilu atau umum. Kalau menurut pandangan polisi, itu masuk pidana pemilu, jadi harus direkomendasi oleh Bawaslu," tegasnya.

Namun menurut Bawaslu, tidak harus menunggu rekomendasi karena pelaku bisa dijerat pasal pidana umum, misalnya pasal penghinaan dan penistaan. "Kita berharap koordinasi besok ada titik temu bagaimana melakukan penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti itu," kata Muhammad.

Bawaslu juga berkomitmen tidak ingin kecolongan seperti di Pileg. Problem mendasar yang paling serius adalah pada saat proses rekapitulasi. "Sekarang ini kita sedikit terbantu karena peserta pilpres hanya dua pasang. Dan insya Allah tiap TPS ada pengawasan Pemilu dan pengawas di lapangan," pungkasnya.

Pimred tabloid Obor Rakyat adalah Setiyardi Budiono. Dia tercatat sebagai komisaris di PT Perkebunan Nusantara XIII. Selain itu dia juga bekerja sebagai staf di Kantor Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah. Kementerian BUMN akan memanggil Setiyardi karena BUMN tidak berpolitik, sedangkan Stafsus Presiden Velix Wanggai menegaskan sikap politik Setiyardi tidak terkait dengan Istana.

Setiyardi muncul di publik pada Sabtu kemarin dengan memakai baju kotak-kotak ala baju kampanye Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Dia menyebut edisi pertama Obor Rakyat dicetak sebanyak 100.000 eksemplar yang semuanya berasal dari kocek pribadi.

Tabloid Obor Rakyat akan dipolisikan oleh Tim Jokowi-JK karena berisi fitnah dan data-data redaksi tidak jelas, seperti alamat. Namun Setiyardi menyatakan bahwa nama aslinya tercantum di tabloid tersebut.

(van/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads