Labelisasi pada Capres Bisa Buat Publik Percaya Jika Diulang-ulang

Jakarta - Kampanye hitam banyak dilakukan sejumlah pihak untuk menurukan elektabilitas salah satu kubu capres. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberi label pada capres agar memberi stigma kepada lawan.

"Name calling sebuah jenis kampanye hitam yang memberi stigma kepada lawan. Jenis ini dilakukan oleh kedua kubu. Contoh, sebutan 'capres boneka', itu labelling, stigma," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam diskusi yang bertema "Efek Kampanye Negatif Dalam Pilpres 2014" di Galeri Kafe Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/6/2014).

"Jika labelling capres ini jika diulang-ulang akan membuat publik percaya," imbuhnya.

Cara ini memang memiliki efek untuk mempengaruhi pemilih.

"Namun sayangnya Ibu Mega kalau tampil di muka publik justru mengkonfirmasi itu. Misalnya (Mega) nyebut Jokowi kerempeng, membully. Selain itu juga, misalnya JK nyebut (Prabowo) 'capres dor'. Itu labelling," ulasnya.

"Kalau LSM menyebut soal HAM terhadap Prabowo itu bukan kampanye hitam, karena itu ada datanya," imbuh Burhanuddin.

Jenis kampanye hitam lainnya ada card stacking. Burhanuddin mengatakan jenis ini banyak dilakukan oleh media. Jika ada data yang menguntungkan capresnya akan ditampilkan terus-menerus, tapi jika merugikan akan disembunyikan, begitu pula sebaliknya.

Jenis kampanye hitam selanjutnya adalah banned wagon yang biasanya dilakukan oleh lembaga survei dan media. Jenis ini berupa propaganda untuk memberi suatu kesan capres yang didukungnya akan menang mutlak.

"Lembaga survei kalau capres yang didukungnya bagus akan dirilis, kalau tidak disembunyikan. Dan buat media partisipan, kalau capresnya unggul diangkat terus, dan sebaliknya," ulas Burhanuddin.

"Ini pilpres dan paling seru yang pernah saya teliti. Karena ini paling seru paling kompetitif," imbuhnya.

(sip/nwk)