Soal Surat DKP Bocor, Ini Tanggapan Hatta Rajasa

Semarang - Surat Dewan Kehormatan Perwira yang menunjukkan rekomendasi pemberhentian Letjen (Purn) Prabowo Subianto tersebar di jagat maya. Cawapres pasangannya, Hatta Rajasa pun menanggapi datar soal bocornya dokumen rahasia tersebut.

"Begini soal surat itu kan semua sudah lihat kan? Pak Prabowo diberhentikan dengan hormat. Apa yang jadi masalah?" ujar Hatta di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/6/2014).

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo menuding kubu Jokowi-JK yang membocorkan dokumen tersebut. Adik Prabowo itu pun mempertanyakan mengapa bari sekarang kasus itu diungkap kembali.

"Ini sudah keliatan sekali dokumen-dokumen rahasia menurut undang-undang itu rahasia, tidak boleh dibocorkan. Tapi saya kira ini menunjukkan bahwa pihak Jokowi Jk sangat cemas," kata Hashim usai menghadiri deklarasi dukungan Prabowo Hatta oleh 'Sakti' di Restoran Nelayan, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (11/6).

Surat rekomendasi pemecatan Prabowo ini tertulis dalam Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen TNI Fahrul Razi, anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota Letjen Yusuf Kartanegara.

Keputusannya sangat jelas memberhentikan Prabowo dan tugas keprajuritan. "Perwira Terperiksa atas nama Letnan Jenderal Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan," demikian bagian kesimpulan dari surat empat halaman tersebut.

(bpn/gah)