.webp)
"Dengan adanya surat edaran KPU untuk mendirikan TPS di rumah sakit jiwa dan panti jompo, untuk kabupaten banyumas kita siapkan TPS untuk rumah sakit jiwa di Banyumas dengan jumlah pemilih sebanyak 41 orang," kata Ketua KPU Banyumas, Unggul Warsiadi, Kamis (12/6/2014).
Menurut dia, data tersebut disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah disahkan beberapa waktu lalu. Tapi tidak semua data tersebut nantinya teridentifikasi secara lengkap.
"Nantinya data yang diberikan oleh rumah sakit jiwa hanya memberikan nama saja. Sedangkan alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya itu tidak akan dibuka jadi hanya by name," jelasnya.
Selain itu, KPU Banyumas juga mendata pemilih di rumah sakit jiwa hanya dengan inisial mister X yang tercantum dalam DPT. Itu karena pihak rumah sakit tidak mengijinkan mereka diketahui identitasnya. "Ada tiga orang yang menggunakan nama mister X, karena tidak ingin diketahui datanya," ujarnya.
Sementara menurut pengajar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Indaru Setyo Nurprodjo, menjelaskan jika konteks warga negara memang memiliki hak yang sama dalam politik, tidak menjadi masalah. Tapi ada hal penting yang perlu dipertanyakan lebih jauh, kenapa orang yang tidak memiliki kemampuan sehat dalam berpikir dan kejiwaan seperti orang kebanyakan bisa memilih.
"Apa itu sebagai bentuk mengakomodasi kelompok marjinal lain, misalnya seperti kaum difabel yang sudah punya hak politik?" Jelasnya.
Kemudian persoalan data yang tertutup juga menjadi soal. Karena data-data tidak bisa diakses publik. "Artinya, orangnya dan namanya punya potensi, pertanyaan sangat mendasar baru sekarang diikutkan? Kenapa dari dulu tidak diikutkan ?" tanyanya.
(arb/ndr)
