.webp)
"Jadi Bawaslu minta dijelaskan apakah DKP itu asli atau tidak, siapa yang mengeluarkan itu. Panglima harus menjelaskan. Itu yang kami dorong," kata Ketua Bawaslu Muhammad kepada wartawan di Gedung Bawaslu Jakarta, Kamis (12/6).
Muhammad menjelaskan Bawaslu sudah mengkoordinasikan masalah tersebut dengan Panglima melalui Kasumnya. "Kami mendorong Panglima punya sikap," ujarnya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya sebelumnya menyatakan Mabes TNI sudah mengecek seluruh dokumen dan dipastikan tidak ada satu pun surat yang bocor, termasuk surat rekomendasi pemecatan Prabowo oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
"Tidak bisa dibilang bocor karena nyatanya tidak ada surat yang bocor di TNI," kata Fuad saat berbincang dengan detikcom, Kamis (12/6), menanggapi meruncingnya soal bocornya surat rekomendasi pemecatan Prabowo sebagai anggota TNI di masa lengsernya Presiden Soeharto.
Bagaimana dengan beredarnya surat rekomendasi DKP itu di masyarakat? Fuad mempersilakan untuk menanyakan masalah tersebut ke pihak yang bersangkutan yaitu sejumlah purnawiran jenderal yang disebut-sebut sebagai anggota DKP.
(brn/brn)
