Menakar Pengaruh Surat Rekomendasi Pemecatan ke Elektabilitas Prabowo

Jakarta - Capres Prabowo Subianto dihadapkan dengan bayangan masa lalu ketika dirinya menjadi prajurit. Diduga bocornya surat rekomendasi pemecatan dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dinilai bisa mempengaruhi elektabilitas Prabowo menjelang Pilpres 2014. Seperti apa pengaruhnya?

Menurut pakar politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, surat DKP itu bisa saja mempengaruhi sikap pemilih. Terutama pemilih yang terkait oleh isu yang ada dalam surat tersebut.

"Tapi kalau menurut saya, selama ketidakjelasan itu ada ya tidak terlalu kuat berpengaruh. Ya mungkin ada pengaruh, tapi untuk mereka yang familiar saja dengan isu itu," kata Gun Gun pada detikcom, Kamis (12/6/2014).

Surat rekomendasi DKP itu berisi sanksi pemecatan teradap Prabowo yang dianggap terkait dengan pergerakan satgas Mawar dan satgas Merpati untuk melakukan penangkapan, pengungkapan, dan penahanan aktivis kelompok radikal. Akibat tugas di bawah Kolonel Inf Chairawan itu, ada korban meninggal.

Menurut Gun Gun, isu di dalam surat tersebut akan memiliki dampak sangat besar kepada elektabilitas Prabowo jika ada pihak dari TNI atau para jenderal yang menandatangani surat tersebut membenarkan isi surat. Namun, jika masih simpangsiur, maka pengaruhnya tak terlalu signifikan.

"Ibarat dalam informasi itu sifatnya elit. Jadi kesimpangsiurannya masih tinggi. Kalau informasi yang tidak pasti itu, meskipun tentu masing-masing pihak punya argumentasi, tapi biasanya tidak langsung merubah perilaku pemilih di masyarakat. Kecuali informasinya sudah pasti," ujar Gun Gun.

Surat rekomendasi pemecatan Prabowo yang beredar di masyarakat berisi keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen TNI Fachrul Razi, anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota Letjen Yusuf Kartanegara.

"Jadi itu yang disebut ketidakpastian, ketika TNI tidak mengiyakan atau menolak, tapi akan menginvestigasi, itu kesimpangsiuran. Tapi kalau di ruang publik akan ada penafsiran berbeda," tutup Gun Gun.

(vid/van)