Jokowi Ingin Hapus UN, JK: UN Tak Dihapus, Tapi Dievaluasi

Makassar - Cawapres Jusuf Kalla agak berbeda pandangan dengan pasangannya Joko Widodo menyikapi Ujian Nasional (UN). Meski Jokowi ingin UN dihapus, namun JK menilai hanya perlu dievaluasi.

"Kata siapa? Kan evaluasi. Tiap tahun ada evaluasi (UN)," kata Jusuf Kalla di rumah pribadinya di Makassar, Rabu (11/6/2014).

Jusuf Kalla menilai, keputusan evaluasi itu dulu sepenuhnya ditangani oleh pusat, sekarang evaluasi dilakukan 60 persen oleh pusat dan 40 persen daerah. Tapi bukan berarti dihapus.

"Seluruh dunia tidak ada negara yang tidak punya standar pendidikan, kalau ada standar pendidikan harus diujikan," ujarnya.

"Apa yang salah ujian nasional? Mau bodohi lagi rakyat? Mau lagi berbeda pendidikan Jawa dengan NTT?" kata mantan wapres itu.

JK mencontohkan hal yang perlu dievaluasi, misal jika pada UN sebelumnya ada masalah pada keterlambatan distribusi soal, maka hal itu harus diperbaiki sehingga tak ada lagi keterlambatan.

"Nantilah evaluasi apa yang kurang. Tahun lalu masalah percetakan, sekarang diperbaiki. Jadi evaluasi bukan menghapus," tegas ketua umum PMI itu.

Sebelumnya, Capres Jokowi memiliki keingianan untuk menghapus UN di tingkatan SD dan SMP. Menurut Jokowi, di dua jenjang itu, penentu kelulusan sebaiknya tak ditentukan lewat UN.

"Menurut saya, UN di SD dan SMP itu lebih baik tidak ada. Kalau SMA, UN itu tidak dipakai untuk kelulusan tetapi untuk pemetaaan kualitas pendidikan," kata Jokowi pada Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di Jl Walter Monginsidi, Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/6/2014).


(bal/trq)