Presiden Terpilih Harus Berkomitmen Berantas Korupsi

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Monitoring dan Evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) meminta agar presiden terpilih mendatang harus berkomitmen tehadap pemberantasan korupsi. Mereka juga mengingatkan presiden baru, untuk memilih kabinet yang antikorupsi.

"Stranas PPK harus menjadi back bone untuk program pemberantasan korupsi visi misi capres ke depan," kata anggota koalisi, Ibrahim Fahmi Badoh dalam konferensi pers di Hotel Doubletree, Jakarta, Rabu (11/06)

"Capres jangan memilih menteri yang membangkang dalam konteks pelaksanaan Stranas PPK. Kemarin, telah terjadi pembangkangan sistemik," tambah Fahmi.

Fahmi juga berbicara soal implementasi Perpres No.55/2012 tentang Stranas PPK Jangka panjang 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 pada masa kepemimpinan SBY belum berjalan efektif. Karenanya ke depan diperlukan partisipasi masyarakat untuk pengawasan.

"Pemerintah agar melibatkan masyarakat dalam pemetaan problem utama sehingga mampu merekomendasikan aksi-aksi anti korupsi yang lebih aplikatif," urai dia.

Tapi pastinya, peran seorang presiden amat penting dalam urusan pemberantasan korupsi. "Jangan sampai insiden menghilangnya presiden (president is missing) terulang lagi. Ketika kita membutuhkan presiden, malah tidak muncul. Jangan hanya jadi jargon anti korupsi," tandas Ibrahim.

(fjp/ndr)