Ramadhan Pohan: Isu DKP Jangan Jadi Ajang Komoditas Politik

Jakarta - Komisi I DPR menggelar rapat dengan Badan Intelijen Negara. Wakil Ketua Komisi yang membidangi pertahanan dan intelijen ini, Ramadhan Pohan, meminta isu-isu seperti Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tidak dijadikan ajang komoditas politik untuk memojokkan satu dengan yang lain.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengatakan dalam pertemuan antara Komisi I dengan BIN tidak membahas secara spesifik soal DKP. "Tapi kita tahu bahwa di Pilpres ini perang kampanye negatif dan kampanye hitam terjadi di kedua kubu," kata dia kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (11/6).

Ramadhan menjelaskan dalam pertemuan tersebut lebih membahas bagaimana kesiapan dari BIN terkait juga dengan anggaran yang ada.

Adapun terkait dengan TNI, Ramadhan menegaskan netralitas TNI dalam Pilpres. "Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta TNI jangan mau terpengaruh apapun, begitu juga pada purnawirawan," tegasnya.

"Situasi sekarang yang sudah kondusif ini tolong jangan diprovokasi menjadi destruktif," ujar Ramadhan meneruskan.

Surat rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto dari TNI tertulis dalam Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen TNI Fahrul Razi, anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota Letjen Yusuf Kartanegara.

(brn/brn)