Pemprov DKI Persilakan Dana Wartawan Rp 3,15 M Dipangkas

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak keberatan atas rencana DPRD DKI Jakarta untuk memangkas anggaran yang dialokasikan bagi media dan wartawan yang meliput di Balaikota sebesar Rp 3,15 miliar. Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov DKI, Catur Laswanto, pemangkasan dana itu kewenangan DPRD. "Itu sepenuhnya kewenangan DPRD. Kalau dalam pembahasan memang tidak perlu dan DPRD memangkas, silakan," katanya di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (22/12/2004)Sebelumnya rencana ini disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rois Hadayana Syaugie. Pemangkasan ini dilakukan agar independensi wartawan tetap terjaga.Sementara, soal alokasi dana untuk wartawan yang terdiri dari dana peliputan media massa Rp 1,5 miliar, dana wawancara dan dialog media massa Rp 1,5 miliar, dan forum kemitraan jajaran pers balaikota Rp 150 juta, Catur menjelaskan ini merupakan kegiatan produksi filler, penyiapan press kit, dan kerja sama penyiaran radio.Ketika dikejar bahwa produksi filler sudah ada dana sendiri di RAPBD sebesar Rp 500 juta, penyiapan press kit Rp 180 juta, sedang kerja sama penyiaran radio Rp 400 juta, Catur mengaku tidak tahu. "Saya tidak tahu itu. Itu dirancang pada bulan September, sebelum saya menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol."Namun ditegaskan Catur, anggaran itu tidak dimaksudkan untuk menyuap wartawan. Misalnya soal anggaran forum kemitraan jajaran pers balaikota. "Itu forum diskusi dan konsultasi untuk mensosialisasikan salah satu program. Kita butuh sewa tempat, honorarium nara sumber, serta dana transportasi jika dilakukan di luar kota," katanya.Kalau dana peliputan media massa? "Ada orang-orang atau narasumber yang kita hadirkan. Dan orang itu kita bayar," katanya.Jawaban senada diberikan Catur ketika ditanya soal anggaran untuk wawancara dan dialog dengan media massa? "Itu untuk biaya air time, biaya produksi, dan biaya untuk nara sumber ke TV-TV dan radio."Saat ini, mulai pukul 13.00 WIB, masalah ini menjadi salah satu materi yang dibahas dalam rapat kerja Komisi A DPRD yang membidangi pemerintahan dengan Kepala Humas dan Protokol Catur Laswanto. (gtp/)