Terkait Beredarnya Surat Rekomendasi Pemecatan Prabowo, Ini Kata Jenderal Moeldoko

Bandung - Panglima TNI Jenderal Moeldoko ogah berkomentar banyak terkait beredarnya surat rekomendasi pemecatan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari TNI pada 1998. Dia mengaku belum bisa memberikan klarifikasi.

"Saya belum bisa berikan klarifikasi. Saya pikir begini, proses kan sudah berjalan lama. Saat itu saya masih berpangkat Letkol, sehingga saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya," kata Moeldoko di Secapa AD, Jalan Hegarmanah, Kota Bandung, Rabu (11/6/2014).

Moeldoko merasa tidak pantas jika ia tiba-tiba mengomentari apa yang terjadi saat ini. Apalagi dihubung-hubungkan dengan situasi politik jelang Pilpres 2014 ini.

"Kalau saya mengomentari situasi yang saya tidak tahu, rasanya tidak fair dan nanti malah timbul persepsi baru," jelasnya.

Surat rekomendasi pemecatan Prabowo ini tertulis dalam Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen TNI Fahrul Razi, anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota Letjen Yusuf Kartanegara.


(avi/ndr)