"Itu penting. Kalau tidak turun langsung ke daerah, manajemen saat ini ternyata tidak bisa hanya bicara dan pesan, harus turun langsung untuk membangun semangat, etos kerja dan dialog langsung," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur kepada detikcom, Rabu (11/6/2014).
Terakhir, rombongan MA melakukan blusukan ke Wakatobi. Di kabupaten wisata itu, Ketua MA Hatta Ali mengumpulkan seluruh hakim di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah untuk diberikan arahan dan bimbingan teknis. Namun karena tidak ada penerbangan langsung Jakarta-Wakatobi, pimpinan merogoh kocek APBN untuk mencarter pesawat jet.
"Tidak mudah (memanaj-red) 8.760 satuan kerja yang semuanya langsung pelayanan publik. Apalagi UU dan standar pelayanan publik mutlak dibangun dan dikembangkan," ujar Ridwan.
Meski ibukota provinsi ada di Palu dan Kendari, tetapi MA tetap memilih Wakatobi sebagai lokasi raker. Di ibukota provinsi tersebut, transportasi lebih mudah dijangkau sehingga tidak perlu sampai mencarter pesawat jet. Tapi MA punya alasan sendiri mengapa tetap di Wakatobi.
"Lho, Wakatobi kita cari tempat yang tenang dan apa salahnya kita tingkatkan industri pariwisata. Iya dong. Kan salah satu kita juga, bagaimana meningkatkan industri, kita ke sana dan orang-orang akan melihat ini perlu kita lihat. Kita tingkatkan dan biaya lebih murah dan hotel lebih murah, makanan lebih murah. Kan menguntungkan. Kita kan hitungan bisnis juga, selain meningkatkan pariwisata. Apa sih masalahnya? Saya kira nggak ada," kata Hatta Ali memberikan alasan beberapa waktu lalu.
