Ibroh buat Muhammadiyah

Jakarta - Citra Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) yang boleh dibilang bangkrut, memang tidak sesuai dengan banyaknya warga Muhammadiyah. Konon, anggota Muhammadiyah lebih dari 20 juta orang.Dengan umat sebanyak itu, sebenarnya bukan hal yang sulit bagi Muhammadiyah untuk mendirikan, memelihara, menumbuhkan, dan mengembankan sebuah bank. Semangat orang untuk ber-Muhammadiyah idealnya memang untuk berjuang, ikhlas tanpa pamrih. Begitu yang diajarkan KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dengan begitu, warga Muhammadiyah tidak akan menolak bila diimbau untuk menyimpan uangnya di bank tersebut. Karena memang orientasinya bukan untung dan rugi, tapi untuk mengembangkan bank milik umat agar bisa berkembang dan digunakan dalam rangka berjuang di jalan Allah. "Hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, tapi jangan cari penghidupan dari Muhammadiyah," begitu pesan Ahmad Dahlan. Jika warga Muhammadiyah mengingat pesan Ahmad Dahlan, tentu bank yang dibuat Muhammadiyah tidak akan bernasib seperti BPI ini. Tidak bisa dinafikan, banyak orientasi warga Muhammadiyah yang sudah terkena polusi. Tapi, masih banyak warga Muhammadiyah yang berkhidmat seperti pesan Ahmad Dahlan itu, terutama di pelosok-pelosok. Tapi, bagaimana warga Muhammadiyah mau menabung dan mengembangkan BPI, bila proses awalnya saja sudah meragukan. Awalnya, BPI ini adalah Bank Swansarindo. Kemudian, Muhammadiyah mengakuisisinya lewat sebuah badan amal usaha milik persyarikatan Muhammadiyah. Sayangnya, akuisisi bank Swansarindo ini dimotori oleh orang yang diketahui belakangan bermasalah.Muncullah berita di media massa berita negatif mengenai sosok berinisial L itu. Berita miring soal L akhirnya juga membuat citra Muhammadiyah jadi tergores. "Mengapa Muhammadiyah tidak cek dan ricek terlebih dulu dalam mengakuisisi bank, termasuk dalam pelibatan orang tertentu?"Keinginan Muhammadiyah memiliki bank sebenarnya sudah lama. Ini untuk melengkapi badan amal usaha Muhammadiyah yang sudah tersebar di seluruh nusantara. Bank diinginkan, karena Muhammadiyah ingin memiliki amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi. Selama ini amal usaha milik organisasi berlambang surya yang dilingkari tulisan dua kalimat syahadat ini lebih banyak bergerak di bidang sosial, kesehatan, agama, dan pendidikan. Ada panti asuhan, sekolah-sekolah Muhammadiyah dari TK sampai universitas, rumah sakit, pondok pesantren, dan lain-lain. Asetnya bisa triliunan rupiah. Selama ini, Muhammadiyah memang dikenal sebagai gerakan tajdid di berbagai bidang. Tokoh-tokohnya juga berasal dari berbagai latar belakang, termasuk bidang ekonomi. Karena itu, sebenarnya tidak sulit untuk mendirikan bank. Apalagi, aset amal usaha Muhammadiyah mencapai triliunan. Tentu lebih bermanfaat, bila aset-aset Muhammadiyah ini disimpan di bank yang dibentuk Muhammadiyah. Tapi, dalam mendirikan bank, Muhammadiyah tampak terburu-buru. Tanpa melakukan klarifikasi terlebih dulu secara cermat, baru setahun mengakuisisi bank Swansarindo dan membentuk BPI, Muhammadiyah tampak 'kebobolan'. Sudah timbul masalah, karena orang yang dipercaya Muhammadiyah untuk mengurus hal ini bukan orang bersih. Bank yang diakuisi juga bank yang sedang sakit. Penulis mendapatkan cerita bahwa pelibatan Muhammadiyah dalam akuisisi bank tersebut, hanya karena orang berinisial L itu ingin mengamankan diri. Ini diketahui, setelah track record L ternyata bernilai merah. Memang, awalnya Muhammadiyah dijanjikan melibatkan diri tanpa mengeluarkan uang yang tidak besar. Muhammadiyah hanya perlu menjadikan bank ini sebagai bank kebanggaan warga Muhammadiyah. Namun, dalam perkembangannya, tokoh-tokoh Muhammadiyah akhirnya ikut juga berinvestasi ke bank itu, untuk menyelamatkan bank yang sudah diakuisisi itu. Karena terburu-buru dan tanpa melakukan klarifikasi secara benar benar, wajar saja bila Muhammadiyah tidak bisa meyakinkan warganya untuk menyimpan uangnya di bank ini. Termasuk tidak bisa meyakinkan amal-amal usaha Muhammadiyah. Sosialisasi mengenai BPI juga tidak digenjot maksimal. Banyak warga Muhammadiyah yang telah berkhidmat sekian puluh tahun belum mengenal bank ini. Karena warga sudah tidak yakin atas kredibilitas bank ini, wajar saja perkembangan bank ini terseok-seok dan baru-baru ini berada dalam pengawasan khusus BI. Sampai Mei 2004, dua tahun berjalan, BPI sudah berada di jalur kuning. Saat itu, BPI memiliki lima cabang, sebagian besar di Jakarta, sisanya di Samarinda, Tenggarong, dan Surabaya. Di daerah-daerah yang menjadi basis Muhammadiyah malah belum didirikan cabang. Memang, sudah direncanakan, tapi tidak kunjung terealisasi, karena BPI keburu disemprit BI. BPI sebenarnya sudah diawasi BI sejak kuartal pertama 2004. Saat itu, BPI sudah mendapat imbauan agar segera menambah modal, karena CAR-nya di bawah standar. NPL (kredit bermasalah)-nya juga tinggi 20,30 persen. Padahal BI mensyaratkan NPL di bawah 5 persen. Mau tak mau BPI harus mencari investor baru untuk menaikkan modalnya. Semula ada investor asing, termasuk AA Corporation dari Malaysia dan investor lokal yang akan masuk. Tapi, tak kunjung menjadi kenyataan. Sampai akhirnya, Muhammadiyah merombak pimpinan BPI, investor itu tetap tak kunjung datang. Hal ini tentu menjadi pelajaran yang berharga bagi Muhammadiyah. Sangat tragis, bila organisasi yang sudah berdiri hampir 100 tahun ini, sampai bisa tertipu. Wakil Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengakui hal ini. "Muhammadiyah tertipu oleh mitra bisnis lama," kata Din tentang nasib akhir BPI ini. Nasi sudah jadi bubur. Muhammadiyah jangan sampai terperosok dua kali ke dalam lubang yang sama, bila tidak mau dianggap lebih bodoh dari keledai. BPI kedengarannya terlalu elitis. Mengapa Muhammadiyah tidak mendirikan bank dan membuka cabang terlebih dulu di basis-basis Muhammadiyah, seperti DIY, Sumatera Barat (Sumbar) atau Jawa Tengah? Di daerah basis, semangat partisipasi masyarakat terhadap bank itu tentu lebih tinggi. Apalagi hanya untuk menabung. Untuk merugi saja mereka siap. Bukankan para kader Muhammadiyah di daerah-daerah menjadi pengurus tidak digaji? Mereka juga rela mengeluarkan uang iuran untuk kemajuan Muhammadiyah? Pelibatan masyarakat Muhammadiyah inilah yang tampaknya dilalaikan oleh BPI. Catatan yang didapatkan penulis, dari deposan yang ada di BPI, 70 persen adalah institusi. Sementara sisanya adalah perorangan. Semoga ini menjadi ibroh yang luar biasa. Sebuah pelajaran penting buat Muhammadiyah untuk mengarungi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya dan di kalangan umatnya. (diks/)