.webp)
"Debat capres kali ini keliru dan tidak sesuai konstitusi jikalau tidak melibatkan institusi resmi kepresidenan atau Presiden incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," ujar Irman saat berbincang dengan detikcom, Selasa (10/6/2014).
Irman menjelaskan acara debat capres semalam merupakan acara kenegaraan yang digelar secara resmi oleh penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun presiden dan wakil presiden Indonesia dipilih secara langsung, namun tidak berarti presiden dan wakil presiden terpilih nanti dapat serta merta menerapkan visi misinya di pemerintahan.
Karena menurut Irman, siapapun presiden terpilih dalam pemilu terikat secara konstitusional dengan program rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun dan jangka panjang 20 tahun yang diatur dalam UU No 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Sehingga visi misi yang dibuat setiap capres-cawapres tidak boleh keluar dari koridor konstitusi dan undang-undang tersebut.
"Kita dalam bernegara punya tujuan, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tujuan negara jelas disebutkan dalam pembukaan undang-undang dasar," imbuh Irman.
Karena itu sudah semestinya, menurut Irman, tema-tema perdebatan yang digelar dalam debat capres yang digelar KPU mengambil substansi dari visi jangka menangah dan jangka panjang yang digariskan undang-undang. Dari sinilah pertanyaan-pertanyaan dalam debat capres disusun. Tidak sekadar meminta konsultasi dari pakar, tapi juga melibatkan institusi kepresidenan.
"Nah, yang menentukan ini semua, yang bisa menjelaskan secara konstitusional soal ini adalah presiden yang sekarang, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena dia yang akan memberikan tongkat estafet," jelasnya.
"Karena itu semestinya Presiden SBY diberi waktu 5 menit untuk speech, menjelaskan tentang visi pembangunan jangka menengah dan panjang, serta dengan gangguan dan hambatannya, sebelum debat dimulai. Saya tidak tahu, apakah KPU juga melibatkan Presiden atau tidak," pungkas Irman.
(rmd/erd)
