.webp)
Dalam debat capres yang digelar di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014), Prabowo ingin tahu sejauh mana pandangan Jokowi tentang Pilkada langsung dan pemekaran wilayah. Jokowi pun menjabarkan secara detail kepada Prabowo visi misinya tentang pemerintahan tersebut.
Berikut debat Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK terkait Pilkada langsung dan pemekaran :
Pertanyaan dari Prabowo:
Seandainya anda jadi presiden ada satu hal yang ingin kami tanya yaitu tentang pemilihan kepala daerah, bupati, dan wali kota. Setelah dihitung kalau pemilihan langsung 500 bupati wali kota itu kurang lebih membutuhkan Rp 13 triliun kalau pemilihan langsung, kalau lewat DPRD berarti kita menghemat 13 triliun bagaimana sikap bapak tentang hal itu.
Kemudian bagaimana sikap bapak untuk tuntutan banyak daerah memekarkan kabupaten dan provinsi baru padahal beban untuk anggaran nasional sudah sangat berat.
Jawaban Jokowi:
Sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat saya kira pemilihan langsung kepala daerah baik bupati, wali kota, maupun gubernur dilaksanakan seperti sekarang hanya teknisnya kita perbaiki. Dilaksanakan serentak untuk mengurangi biaya, baik di sebuah provinsi maupun di negara mungkin butuh transisi agak lama.
Yang kedua mengenai pemekaran, tempat-tempat yang memang sangat diperlukan dimekarkan dalam mengembangkan provinsi atau daerah itu tidak masalah tetapi dengan catatan apabila nantinya sudah dimekarkan dan mereka tidak mandiri maka mereka hanya membenahi bisa ditarik kembali .
Pemberiannya harus dicek betul dan yang paling penting jangan ada lobi-lobi lagi, jangan sampai ada cara menekan-nekan pusat, tapi dengan penghitungan yang cermat, teliti, dan jangan sampai anggaran kita habiskan untuk pemekaran. Tapi untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan di wilayah itu.
Pertanyaan lanjutan Prabowo:
Mohon maaf tadi saya kurang begitu jelas pemekaran, seperti apa kriterianya. Ini kalau satu daerah diminta yang lain tidak ini bagaimana? Jadi mohon ada ketegasan kriteria ini mengizinkan pemekaran baru dan tidak mengiziknkan?
Jawaban penjelasan Jokowi:
Kita lihat sumber daya yang ada di sana, apakah rakyat mendapatkan manfaatnya ataukah elite-nya mendapatkan manfaat. Tentu saja juga masalah luas wilayah itu juga menjadi perhitungan. Karena daerah yang luas hanya dipegang bupati dalam melayani rakyatnya tidak akan efektif dan tidak akan efisien. Sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan. Jumlah penduduk juga harus menjadi pertimbangan.
Intinya adalah kemanfaatkan bagi masyarakat, bagi rakyat bagi warga bukan memberikan keuntungan bagi elite politik yang ada.
(van/erd)
