.webp)
Wakil Koordinator Kontras Bidang Advokasi, Yati Andriyani mengatakan, pihaknya telah menanyakan hal tersebut ke KPU. Namun menurutnya KPU tidak mengindahkan aduan yang dilayangkannya pada tanggal 14 Maret dan 2 Juni 2014 tersebut.
"KPU tidak ada follow up sama sekali soal protes kami," kata Yati di Gedung Ombudsman, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014).
Menurut Yati, HAM merupakan salah satu materi terpenting yang harus dikuasi capres-cawapres. Sehingga isu HAM harus masuk dalam topik pembahasan debat.
"Jadi publik tidak disajikan dengan capres dan cawapres yang bermasalah," ucapnya.
Aduan Yati dkk diterima oleh Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan, Budi Santoso. Budi berjanji akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
"Besok kami akan follow up ke KPU secara langsung dan melalui surat," katanya.
Budi belum tahu apa alasan KPU tak mencantumkan tema HAM dalam debat yang akan mulai diselenggarakan pada nanti malam itu. Sebab ia sendiri belum melihat detil topik debat tersebut.
"Bisa jadi itu sudah dimasukkan ke tema penegakan hukum dan demokrasi," ujarnya.
Dalam pengaduan ini, turut hadir orang tua korban pelanggaran HAM pada Mei 1998, Ruyati Darwin. Orang tua dari mahasiswa UI, Eten Karyana ini khawatir dengan penegakan hak asasi ke depan jika tak ada tema HAM dalam debat capres-cawapres nanti.
"Kalau tema HAM itu tidak ada, kami keluarga korban harus bagaimana? Kami harap berkas yang ada di Kejagung segera ditindaklanjuti," kata ibu dari mahasiswa jurusan Sastra Perancis itu.
Sementara itu, Kontras, Imparsial dan Setara Institute mengaku aduannya kali ini bukan karena memihak capres manapun. "Tapi kalau secara rekam jejak, Jokowi memang lebih bersih daripada Prabowo," ucap Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti.
(kff/nwk)
