"Kalau memang benar oknum tersebut berasal dari Babinsa, maka keberadaan Babinsa harus dievaluasi," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, dalam jumpa pers di Media Center Jokowi-JK, Jl Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2014).
Menurut Tjahjo secepatnya pihak berwenang untuk melakukan pengusutan. Apakah yang mengajak warga untuk memilih calon tertentu memang benar Babinsa atau hanya pihak yang memakai atribut Babinsa.
"Kapuspen belum menemukan Babinsa yang dimaksud. apakah yang bersangkutan adalah prajurit TNI. Jika benar, tidak mungkin Babinsa tidak diperintah oleh atasnya," ujar Tjahjo.
Menurut Tjahjo, presiden sebagai panglima tertinggi harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Hal itu semata-mata agar TNI Polri benar-benar netral dalam pemilu.
"Kan aturannya jelas, mereka (Babinsa) tidak boleh terlibat dalam politik praktis, hanya saja mereka tetap terlibat dalam menjalankan kebijakan politik," tuturnya.
(rna/erd)











































