.webp)
Pemaparan ini disampaikan oleh Direktur Program TII Ibrahim Zuhdy Fahmi Badoh dan Koordinator Program Democratic Governance Teguh Setiono di kantor TII di Jalan Senayan Bawah no 17, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2014).
TII membagi indikator penilaian menjadi 8 kategori yaitu rumusan masalah korupsi dan agenda sektor serta cakupan sektor pemerintahan, target program anti korupsi, dukungan terhadap KPK, komitmen terhadap keberlanjutan stranas PPK sebagai program 'makro' anti korupsi, korupsi di sektor politik, korupsi di sektor perijinan bisnis dan investasi, korupsi di sektor sumber daya alam dan dukungan terhadap inisiatif terkait pemerintahan terbuka.
"Kita melihat dalam konteks perumusan visi misi lebih baik Jokowi-JK dibanding Prabowo-Hatta. Tidak hanya dari banyaknya halaman tapi memang Jokowi-JK lebih detail," ujar Fahmi Badoh dalam pemaparannya.
Fahmi mencontohkan dari rumusan masalah dan daya cakup sektor korupsi dan sektor pemerintahan, pasangan Jokowi-JK mencantumkan problem pokok bangsa yaitu mengenai kemerosotan kewibaan negara dan melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Sementara, pasangan Prabowo-Hatta menitikberatkan pada transformasi bangsa sebagai kelanjutan untuk menyelesaikan agenda reformasi yang belum tuntas dan percepatan pembangunan.
"Daya cakup sektor pemerintahan yang akan tersentuh oleh program anti korupsi pasangan Jokowi-JK akan melingkupi 18 sektor pemerintahan termasuk pemda, parpol dan parlemen. Pasangan Prabowo-Hatta akan mencakup 7 sektor pemerintahan ditambah pemda," papar Fahmi.
Namun, Teguh mempertanyakan ketiadaan ukuran dan jangka waktu pasti dari visi misi kedua pasangan. Hal ini penting karena jika hanya berupa paparan pernyataan seperti itu akan menjadi pepesan kosong belaka.
"Dari 8 parameter yang kita taruh di sana, pasangan Jokowi-JK lebih mengelaborasi. Tapi sayangnya tidak ada ukuran jangka waktu target kapannya, artinya nanti bisa saja apa yang disampaikan akan jadi statement-statement kosong," tutur Teguh.
(dha/van)
