Diduga Suap Pejabat Indonesia, Perusahaan Jepang JTC Di-blacklist

Jakarta - Sebuah perusahaan konsultan asal Jepang, Japan Transportation Consultans Inc. (JTC) diduga menyuap pejabat Indonesia terkait proyek rel selama dari tahun 2009-2014. Kini, perusahaan itu sudah di-blacklist atas permintaan pemerintah Jepang.

"Dua bulan lalu dubes Jepang sudah datang ke saya, minta perusahaan itu di-blacklist," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko saat dihubungi detikcom, Rabu (4/6/2014).

Karena itu, tak ada lagi proyek baru di Kemenhub yang melibatkan JTC. Namun memang masih ada proyek-proyek sebelumnya yang sudah berjalan dan teken kontrak dengan JTC.

"Masih ada dua proyeknya. Nilainya saya nggak pegang, tapi sudah lama. Pertama, di Direktorat Prasarana Perkeretaapian, sedang melakukan studi kajian mengenai standar prasarana perkeretaapian dan konsultan pengawas di proyek Kroya-Kutoharjo," paparnya.

Dua proyek itu hingga kini masih berjalan karena ada yang dalam proses lelang. Hermanto tidak tahu berapa nilai uang

"Semenjak saya jadi Dirjen, tak ada lagi kontrak dengan JTC, sudah di-blacklist," tegasnya.

Saat ditanya siapa kira-kira pejabat yang menerima suap, Hermanto tak mau berspekulasi. Dia juga tak mau buru-buru melimpahkan urusan ini ke KPK, sebab investigasi internal masih berjalan.

JTC diduga telah menyuap sebesar 160 juta Yen atau setara Rp 18,4 miliar sebagai 'uang pelicin' kepada pejabat-pejabat yang terlibat proyek di Vietnam, Indonesia dan Uzbekistan. Disebutkan bahwa uang tersebut dibayarkan antara 2009 hingga 2014. Maksud pembayaran 'uang pelicin' tersebut, menurut The Japan Times, ialah untuk mengamankan proyek di negara-negara tersebut.

Untuk kasus yang terjadi di Vietnam, otoritas setempat telah menangkap enam orang terkait kasus ini. Salah satu yang ditangkap adalah Wakil Direktur Umum Vietnam Railways, Tran Quoc Dong. Menanggapi penyelidikan tersebut, otoritas Jepang memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian bantuan kepada Vietnam.

Pejabat pada Kementerian Dalam Negeri Jepang menuturkan, keputusan serupa juga diberlakukan kepada Uzbekistan. Namun untuk Indonesia, keputusan untuk menghentikan proyek tersebut masih dibahas lebih lanjut.


(mad/nwk)