Golkar Jadi Partai Pemerintah

Yogyakarta - Terpilihanya Wapres Jusuf Kalla sebagai ketua umum Partai Golkar memosisikan partai berlambang pohon beringin itu menjadi partai pemerintah.Di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang diambil juga akan menyulitkan masyarakat karena akan sulit membedakan mana yang jadi program pemerintah dan mana yang jadi program partai."Itu semakin menunjukkan bila Partai Golkar itu betul-betul sebagai partainya pemerintah," kata pengamat politik Ichlasul Amal kepada wartawan di kantornya, kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (21/12/2004).Soal sulit dibedakan antara yang menjadi program pemerintah dengan yang menjadi program Golkar, misalnya dengan terbentuknya departemen-departemen seperti departemen tani dankelautan, kesejahteraan rakyat dan departemen perumahan rakyat."Padahal terpilihnya Jusuf Kalla sebagai ketua umum sudah menunjukkan ke arah sana dan ke depan juga akan menyulitkan dan membingungkan masyarakat," kata mantan Rektor UGM itu.Menurut Amal, terpilihnya Jusuf Kalla sebagai ketua umum partai saja sudah melahirkan beberapa masalah baik di internal Partai Golkar maupun di pemerintahan. Dari sisi internal, terpilihnya Kalla seolah-olah akan mengembalikan citra Golkar sebagai partai pemerintah seperti zaman dulu. "Bila seperti itu Partai Golkar tidak bisa besar karena selalu tergantung kepada pemerintah," katanya.Namun di sisi lain, terutama di dalam pemerintahan, kata Amal, hal itu akan menyulitkan posisi SBY. Karena, Partai Golkar yang dipimpin Jusuf Kalla mempunyai suara yang besar di DPR. Sedangkan SBY yang dicalonkan oleh Partai Demokrat mempunyai suara yang kecil di DPR, meski SBY dipilih oleh rakyat. "Ini kan bisa membuat presidennya jadi rikuh-pekewuh," katanya.Soal pemberantasan KKN dan penegakan hukum seperti yang akan dijalankan SBY, juga akan menyulitkan posisi SBY dan hampir dipastikan akan terhambat jika ada yang menyangkut dengan orangGolkar."Citra di masyarakat bisa negatif. Masyarakat akan mengatakan ya wajar saja pemberantasan KKN dan penegakan hukum tak berhasil karena ketua umumnya dari Golkar," demikian Amal. (nrl/)