Sinyal SBY bakal melakukan reshuffle kabinet memang kian santer. Apalagi SBY sendiri yang bicara bakal mengevaluasi sejumlah menteri. SBY sendiri pula yang mengungkap adanya 10 nama menteri yang kinerjanya tidak sesuai harapan. Jika SBY benar-benar mereshuffle, bisa jadi ini adalah 'last reshuffle' di akhir masa jabatannya.
Namun menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, SBY kemungkinan kecil melakukan reshuffle kabinet besar-besaran.
"Tujuan SBY kan smooth landing di masa akhir jabatannya, sehingga pergantian kekuasaan adem ayem. Nah reshuffle atau pemecatan bukan pilihan elegan. Kecuali menteri tersebut sukarela mundur," kata Hendri kepada detikcom, Rabu (4/6/2014).
Peringatan SBY sebenarnya sudah sangat jelas. SBY secara blak-blakan mempersilakan menteri yang tak fokus lantaran terlalu sibuk mengurus capres untuk mundur.
"Nah kenegarawanan menteri itu diuji, pilih rakyat, partai, atau kekuasaan," katanya.
Para menteri harusnya memahami 'arahan' SBY itu. Apalagi SBY juga sudah mengumumkan adanya 10 kementerian yang tidak optimal.
"Seharusnya menteri yang ikut tim sukses lekas mundur. Selain karena pasti ada pekerjaan yang terbengkalai, tidaklah pantas level menteri ngamen ke calon penguasa dengan jadi timses. Selain itu menteri tersebut membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan profesional sebagai menteri karena harus mengabdi kepada calon penguasa," imbuh Hendri.
Kendati menteri memang jabatan politik, namun menteri atau pejabat pemerintah yang tidak mundur jelas lebih mengutamakan jabatan dibanding rakyat. Kabinet yang tidak efektif di akhir ini juga harus jadi pelajaran untuk presiden berikutnya.
"Nah ini harus jadi pelajaran bagi presiden selanjutnya, menteri dilarang rangkap jabatan," pungkasnya.
(van/try)











































