.webp)
"Menteri dan kabinet saya minta tidak lakukan pergantian pejabat utama pemerintahan dan Badan Usaha Negara misalnya pejabat, eselon 1 dan dirut BUMN," kata SBY dalam rapat kabinet di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (4/6/2014).
"Jika terpaksa, dilaporkan dulu kepada saya misalnya yang bersangkutan masuk masa pensiun atau ada masalah serius. Bisa konsultasikan tapi jangan main copot dan ganti karena timingnya tidak tepat," tambahnya.
SBY juga menyampaikan agar tidak mengambil keputusan yang membuat implikasi panjang ke depan, termasuk soal ganti mengganti pejabat utama.
"Karena hakekatnya kita berada dalam masa transisi, 4,5 bulan itu tidak lama. Masa bakti kita akan berakhir. Masa presiden baru akan dimulai. Sehingga etika dan logika, keputusan strategis jangka waktu menegah dan panjang, termasuk penentuan pejabat utama yang saya sampaikan tadi, presiden mendatanglah yang lebih memiliki hak dan akan menentukan. Sekali lagi tidak boleh," urainya.
"Kita harus tenggang rasa dengan presiden mendatang dan menteri-menteri mendatang," tambahnya.
(mok/ndr)
