"Saya emang ngebet mau monorel tapi jangan memperdaya saya dengan menguasai lahan udara saya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2014).
Ia menolak memberikan lahan 200 ribu m2 ini diminta PT JM untuk membangun depo dan properti komersil di sekitar Kanal Banjir Barat dan kawasan RTH di Tomang, Jakarta Barat.
"Ini kebaikan hati kami makanya kami tawarkn Anda (PT JM) lagi karena mengingat jasa, uang, tiang-tiang yang masalah buat kami. Jadi jangan manfaatkan 'lu lagi ngebet nih mau ada Monorel, jadi gue manfaatin lu kasih gue 200 m2 dong. Enak saja gitu," ujar eks Bupati Belitung Timur.
"Saya mau monorel tapi nggak harus JM kan sekarang? Kenapa nggak saya lelangkan pada semua pemilik kantor/mall jadi jangan dibalik. Kalau sekarang namanya saya kasih kamu monorel terus kasih kamu lahan juga. Kenapa tidak balik, yang saya kasih ke properti kamu bangunkan saya Monorel. Lebih pasti dibangun, jaminannya bangunan Anda. Kalau tidak dibangun, gue kemplang propertinya," papar Ahok.
Rabu (4/6) esok tim pengkajian PKS monorel dari Pemprov DKI dan PT JM akan mengadakan rapat terkait kelangsungan proyek ini. Ahok berharap, Kamis (5/6) ia sudah mendapatkan kepastian tentang proyek ini untuk mengambil keputusan.
PT Jak Monorail menjadi bagian dari proyek monorel Jakarta sejak tahun 2004. Sayangnya pada tahun 2007 pembangunan berhenti dan akhirnya dihentikan pembangunannya pada tahun 2011.
Ground breaking monorel ini kembali dilakukan Jokowi saat menjadi gubernur pada 16 Oktober 2013. Saat itu, Jokowi mengatakan proyek ini sudah layak dilanjutkan dan akan selesai pada tahun 2017.
Namun, persoalan membelit dan membuat perjanjian kerja sama yang tak kunjung ditandatangani. Selain masalah jaminan dana di bank, kini pemprov mempermasalahkan business plan proyek ini.
(bil/aan)











































