Izinkan Keluarga Pejabat Bisnis, SBY Persulit Transparansi

Jakarta - Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengizinkan keluarga pejabat melakukan bisnis. Izin bisnis itu akan mempersulit transparansi pemerintahan."Dengan berlakunya pernyataan SBY itu akan lebih sulit untuk menilai transparansi pemerintahan saat ini," kata Ikrar saat ditemui detikcom usai menjadi pembicara dalam sebuah acara bedah buku di Departemen Luar Negeri (Deplu), Jl. Pejambon, Jakarta, Selasa (21/12/2004).Syarat SBY agar binis keluarga pejabat dilakukan secara adil, transparan dan mengikuti iklim persaingan usaha yang sehat sulit untuk dipenuhi. Ikrar menilai SBY tidak belajar dari pengalaman buruk Orde Baru (Baru). Saat itu banyak keluarga pejabat yang terlibat bisnis sehingga terjadi conflct of interest. "Hubungan seperti itu adalah hubungan yang sangat kong kalikong. Siapa yang bersalah sulit dibuktikan karena melibatkan pejabat," tukas Ikrar.Lebih jauh Ikrar menilai SBY telah mengingkari janji-janji politiknya saat kampanye untuk berpihak kepada rakyat. Izin bisnis keluarga pejabat itu menunjukkan SBY lebih berpihak kepada pengusaha."Pernyataan SBY semakin mengukuhkan pandangan orang banyak bahwa kabinet ini dikuasai oleh pengusaha dibandingkan politisi. Mengapa SBY tak membuat kebijakan yang pro kepada rakyat seperti janji-janjinya saat kampanye dulu," protes Ikrar. (iy/)