Muhammadiyah Terseret Bank Persyarikatan?

Jakarta - Masuknya Bank Persyarikatan (BPI) dalam pengawasan khusus (special surveillance) Bank Indonesia (BI) tampaknya membuat para pengurus PP Muhammadiyah ikut kelimpungan. Pasalnya, bank ini dikabarkan resmi masuk ke dalam bisnis jaringan Muhammadiyah.Benarkah?Bank Persyarikatan terancam bernasib sama dengan Bank Global, setelah BI hari Senin (20/12/2004) melansir bahwa bank ini masuk dalam SSU (special surveillance). Bank ini diberi waktu tiga bulan untuk menambah modal. Jika gagal, tahapan berikutnya adalah pemberian status beku dari kegiatan operasi.Komisaris Utama BPI, Hajriyanto Y Thohari kepada detikcom mengaku sudah menindaklanjuti "ancaman" yang dikeluarkan BI. "Kami telah mengajukan 2 pemodal baru ke BI. Tinggal menunggu pihak BI setuju atau tidak. Karena ini menyangkut persoalan teknis," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini. Nama-nama lain orang Muhammadiyah yang jadi pengurus adalah M. Amin Azies sebagai Wakil Komisaris Utama, M Dasron Hamid dan Baridjussalam Hadi yang menduduki posisi komisaris.Manajemen BPI mengaku telah berhasil menggandeng investor lokal pada 26 April 2004 lalu. Sebelumnya, mereka juga telah menggandeng investor asal Malaysia Azli Arif Corporation. Kabarnya investor lokal yang akan masuk adalah Bank Bukopin.Namun, modal yang dibutuhkan sangat besar. Menurut Drajat Wibowo, anggota DPR dari Komisi XI menyebutkan bahwa kebutuhan modal BPI untuk bisa mencapai normal setidaknya dibutuhkan Rp 400 miliar. Jumlah ini cukup besar, sehingga diragukan akan tercapai.Nah yang menarik, kenapa Muhammadiyah terlibat dalam bisnis bank ini. Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif pernah menyatakan masuknya Muhammadiyah ke bisnis perbankkan hasil dari muktamar yang mengamanatkan agar organisasi ini tak hanya bergerak dibidang sosial, pendidikan dan agama saja. Tetapi juga dibidang bisnis.Bertitik tolak dari situlah, kemudian Syafii berkoordinasi dengan Dawam Rahadjo Pembina Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah. Dawam kemudian berkenalan dengan Lulu Lufti Harsono, muka baru yang belakangan masuk dalam lingkaran Muhammadiyah. Akhirnya, mereka masuk dengan mengambil Bank Persyarikatan yang sebelumnya bernama Bank Swansarindo.Sumber detikcom di PP Muhammadiyah menyebutkan bahwa Lulu yang mengajak Dawam Rahardjo masuk bisnis perbankan. Lulu dikenal cukup dekat dengan kalangan perbankan. Namun belakangan diketahui masuk jaringan pembobol bank. Kasus terakhir menimpa Lulu saat terjadi pembobolan Bank BNI Cabang Radio Dalam dan BNI Capem Halim.Melihat Lulu bermasalah, para petinggi Muhammadiyah langsung mengadakan rapat. "PP Muhammadiyah sempat membentuk tim verifikasi untuk mencari tahu keterlibatan Lulu dan Bank Swansarindo yang sekarang bernama Bank Persyarikatan," ujar sumber tersebut.Bagaimana Muhammadiyah mengakusisi BPI? Apakah lembaga atau perorangan? Sumber detikcom menyebutkan bahwa pada tahun 2001 Bank Swansarindo yang kemudian menjadi BPI, saham terbesar dimiliki oleh Mohammad Tharin. Kemudian pada tahun 2001, kepemilikan saham berpindah tangan ke para petinggi Muhammadiyah, seperti Dawam Rahardjo, Hajriyanto Y Tohari, Abdul Munir Mulkan dan Amien Azies. Namun sumber lainnya menyatakan bahwa BPI masuk ke lembaga bisnis Muhammadiyah melalui Badan Usaha Milik Muhammadiyah bernama Solar Global Internasional (SGI) dimana Lulu L Harsono menjadi Wakil Direktur SGI, yang ditugaskan untuk mengakusisi. (jon/)