Penjelasan KSAD Soal Dana Bagi Satuan BKO untuk Amankan Pilpres

- detikNews
Senin, 02 Jun 2014 18:53 WIB
Jakarta - Guna menjamin keamanan dan kelancaran di daerah rawan konflik pada Pilpres 9 Juli mendatang, TNI AD akan mengerahkan sebanyak 35 ribu anggotanya yang tergabung dalam bawah kendali operasi (BKO) membantu kepolisian. Mengenai dana operasionalnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman mengatakan untuk para anggota BKO terpisah dari anggaran dasarnya.

"TNI AD kan ada hampir sekitar 350 ribu orang, tapi kita punya anggaran teritorial dan anggaran intelejen yang bisa digunakan untuk kepentingan tersebut (Angkatan Darat sendiri). Jadi untuk yang melaksanakan teritorial, menggunakan anggaran rutin TNI AD yang kami miliki dan sudah dialokasikan kepada seluruh satuan," ujar Budiman di Mabes AD, Jl Veteran No 5, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2014).

Jenderal bintang empat ini pun membeberkan besaran alokasi dana operasional TNI AD untuk teritorial diperkirakan mencapai Rp 406 miliar selama 1 tahun. Sementara untuk BKO anggaran dananya diperoleh dari negara.

"Ada untuk 35 ribu satuan kami yang BKO kepada kepolisian itu didukung dananya (oleh pemerintah). Kalau besaran secara eksak untuk kegiatan teritorial 1 tahun ada sekitar Rp 406 miliar. Untuk dana latihan Rp 450 miliar. Kemudian pengamanan TNI AD Rp 265 miliar. Itu sudah kita distribusikan kepada seluruh satuan dan diberikan per triwulan," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu juga Budiman berpesan kepada seluruh anggota BKO agar melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan.

"Untuk satuan yang BKO pada kepolisian beri pemahaman yang matang. Laksanakan tugas BKO tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap pangdam dengan para Danrem dan Dandim sesuai tugas pokok Saudara sebagai satuan teritorial membantu Pemda di dalam rangka pembangunan daerahnya. Oleh sebab itu, betul-betul Saudara kerahkan untuk bantu para kepala daerah membantu juga panglima tertinggi, yakni presiden," pungkasnya.



(mad/ndr)