Hakim yang Bercanda Soal Pemerkosaan, Daming Sunusi Dipromosikan ke Jateng

- detikNews
Senin, 02 Jun 2014 12:05 WIB
Daming Sunusi (ari/detikcom)
Jakarta - Masih ingat hakim Daming Sunusi yang gagal jadi hakim agung? Saat fit and proper test di DPR, Daming bercanda bahwa pemerkosa dan korban sama-sama menikmati. Daming sempat direkomendasikan Komisi Yudisial (KY) dipecat, namun Mahkamah Agung (MA) bergeming.

Setelah sekian lama menghilang dari publik, MA mempromosikan Daming dari Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Palembang menjadi Ketua PT Semarang, Jawa Tengah.

"Hasil rapat pimpinan tanggal 24 Mei 2014 memutasi D Muh Daming Sunusi M Hum dari jabatan lama Ketua PT Palembang ke PT Semarang," demikian lansir website Mahkamah Agung (MA), Senin (2/6/2014).

Seperti diketahui, pertanyaan serius mengenai kejahatan pemerkosaan diajukan oleh anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Andi Azhar, kepada Daming Sunusi yang menanyakan pendapat Daming mengenai hukuman mati bagi pemerkosa. Pertanyaan terlontar dalam fit and proper test calon hakim agung di DPR pada 2012 silam.

"Yang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi harus pikir-pikir terhadap hukuman mati," jawab Daming.

Daming telah menyatakan penyesalan dan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dia mengakui lepas kontrol gara-gara tegang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung.

"Saya menyadari kata-kata itu tidak pantas diucapkan oleh siapa pun, termasuk calon hakim agung. Saya sungguh sangat menyesal. Saya sampaikan permintaan maaf, kepada masyarakat, media massa, Komnas PA, YLBHI dan pemerhati hukum," ujar Daming.

Meski demikian, KY tetap mengusulkan Daming diberhentikan sebagai hakim. Namun ribuan hakim menolak pemecatan tersebut, termasuk MA. Hingga saat ini, MA belum meneruskan rekomendasi pemecatan itu ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

"Ada pelanggaran kode etik, tapi kalau sampai diancam pemberhentian kan gimana lho ya. Kita kan kembali rasa keadilannya gimana. Nah hakim ini kan sudah biasa, memutus perkara berdasarkan keadilan, yang kita kejar adalah keadilan substantif. UU pun menyatakan demikian. Seseorang hakim bukan perangkat UU, jadi harus menggali, bisa memahami bagaimana keadilan substantif," kata Ketua MA Hatta Ali menanggapi rekomendasi pemecatan Daming.



(asp/try)