.webp)
"Saya melihat ada kerancuan dalam konteks pernyataan tersebut. Di mana Saudara Fadli telah menghakimi prestasi seorang Jokowi sebagai Gubernur Jakarta," kata jubir JK, Poempida Hidayatulloh, kepada detikcom, Jumat (30/5/2014).
Poempida mengingatkan Jokowi tak sendiri memimpin DKI. Pendampingnya tak lain Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan kader andalan Prabowo.
"Perlu saya ingatkan, jika memang Pak Jokowi gagal apakah bukan juga merupakan kegagalan Saudara Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI yang merupakan pimpinan Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo," katanya.
"Selain dari pada itu, pasangan Jokowi-Ahok di DKI itu juga didukung oleh Partai Gerindra.
Hal ini menunjukkan bahwa Fadli Zon sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, harusnya sadar bahwa Partai Gerindra bersama Pak Prabowo juga bertanggung jawab pada berhasil atau tidaknya Pak Jokowi di DKI," imbuhnya.
Jika Gerindra sudah lupa Jokowi sepasang dengan Ahok di Jakarta, Poempida menyarankan Gerindra menarik dukungan ke Jokowi-Ahok.
"Jika kemudian terjadi dikotomi seperti itu, seyogyanya Partai Gerindra segera mencabut dukungan politik pada pasangan Gubernur Jokowi-Ahok ini," tegasnya.
Waketum Gerindra Fadli Zon membeberkan hal-hal negatif yang mencerminkan kegagalan Jokowi selama memimpin DKI Jakarta. Berikut catatan nilai merah Waketum Gerindra itu untuk Jokowi:
1. Kampung deret ngikuti gagasan Kampung improvement program (World Bank). Bedanya bantuannya cash dan tidak cash. Coba cek, kini banyak masalahnya.
2. Coba cek juga, PKL katanya dibereskan di Tanah Abang. Mereka merasa digusur semena-mena. Blok G Pasar Tanah Abang juga sepi, dan kini banyak tutup.
3. Coba cek, kemacetan Jakarta makin parah belakangan ini. Terus apa yang dilakukan Jokowi? Apakah blusukan ngurangi macet?
4. Coba cek, banjir tetap parah. Mulanya pede bilang air cepat surut, setelah banjir yang lebih hebat ngomongnya lain lagi.
5. Coba cek, mau nerapkan ganjil genap, berkali-kali maju mundur. Sampai sekarang nggak jadi juga.
6. Coba cek, berapa biaya blusukan Jokowi dalam sebulan? Memangnya gratis. Yang saya dengar minimal Rp 5 miliar.
7. Coba cek, berapa banyak surat numpuk di DKI yang akibatnya proses pengambilan keputusan lamban. Sekda aja hampir 2 tahun tidak definitif.
8. Coba cek, kenaikan PBB rumah-rumah di Jakarta bisa 2 kali lipat, tanpa masyarakat diberitahu atau disosialisasikan. Memberatkan banyak orang.
(van/try)
