Kwik: Jusuf Kalla Jadi Ketum Golkar, Koalisi Kebangsaan Bubar

Jakarta - Ketua Balitbang PDIP Kwik Kian Gie mengatakan dengan terpilihnya Jusuf Kalla sebagai ketua umum Partai Golkar perlu ditindaklanjuti dengan langkah membubarkan Koalisi Kebangsaan. Pembubaran adalah langkah yang baik untuk rakyat, karena Koalisi Kebangsaan sejak awal digagas untuk tujuan yang destruktif. "Dengan terpilihnya Jusuf Kalla dan segera menyatakan Koalisi Kebangsaan tidak ada lagi itu untuk rakyat baik sekali. Kenapa? Karena Koalisi Kebangsaan itu sejak awal digagas untuk tujuan-tujuan destrukif," jelas mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas era Megawati kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/12/2004). Kwik juga mengingatkan pada awalnya Koalisi Kebangsaan itu untuk memenangkan Megawati sebagai calon presiden. Namun ketika tidak berhasil, Koalisi Kebangsaan digunakan untuk menyapu bersih kedudukan di DPR. Lalu ini pun tidak berhasil dan digunakan untuk menjadi permanen oposisi. "Apapun yang dilakukan pemerintah, baik atau tidak baik akan diganjal. Ini kan jahat. Makanya saat itu saya mengatakan Koalisi Kebangsaan itu busuk. Jadi dengan naiknya Jusuf Kalla sebgai Ketum Golkar, dengan Koalisi Kebangsaan yang segera dibubarkan untuk rakyat baik sekali," ujar Kwik.Menurut Kwik, bagi PDIP sendiri dengan terpilihnya Jusuf Kalla sebagai Ketum Partai Golkar, PDIP terus mengalami kekalahan demi kekalahan. Akan tetapi kekalahan PDIP sendiri itu karena kesalahan PDIP sendiri. "PDIP terus mengalami kekalahan demi kekalahan. Akan tetapi kekalahan dan kehancuran PDIP karena kesalahan dan ketololannya, keserakahannya sendiri dan pengingkaran atas asas-asas perjuangannya," tuding Kwik. PDIP yang hanya menguasai sekitar 20% di DPR itu nantinya akan sendirian melawan rivalnya di DPR. Sehingga dari struktur tidak ada kontrol. Sebab apa pun yang dikatakan PDIP tidak akan didengar. Namun begitu, jelas Kwik, Jusuf Kalla yang menguasai mayoritas, begitu juga dengan Amien Rais, begitu juga dengan Hidayat Nur Wahid, walaupun menterinya ada di kabinet, tetapi mereka tetap meminta untuk kritis. Jadi anggota DPR harus meninjau persoalan, isu per isu. Bila kebijakan pemerintah dianggap baik, akan didukung. Bila tidak, akan dikritik. (dni/)