RAPBD DKI Anggarkan Biaya Media dan Wartawan Rp 3,15 Miliar

Jakarta - Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi DKI dalam RAPBD 2005 menganggarkan biaya khusus untuk wartawan dan media massa yang meliput di balaikota. Tidak tanggung-tanggung, dana yang dianggarkan mencapai Rp 3,150 miliar. Uang itu diantaranya dianggarkan untuk forum kemitraan dan jajaran pers Balaikota senilai Rp 150 Juta, peliputan media massa senilai Rp 1,5 Miliar dan uang wawancara senilai Rp 1,5 miliar. Anggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2005 hingga kini tengah dibahas oleh DPRD DKI untuk menetapkan APBD Jakarta tahun 2005. Dalam RAPBD 2005 total dana untuk biro humas dan protokoler sebesar Rp 34,239 Miliar. Sedangkan total APBD DKI 2005 yang diusulkan sebesar Rp 13,9 triliun dan dijadwalkan ditetapkan tanggal 31 Desember 2004.Dalam RAPBD tersebut terdapat rincian anggaran untuk sosialisasi kebijakan dan program pembangunan daerah selama tahun 2005 sebagai berikut: 1. Peliputan media massa : RP 1,5 Miliar2. Uang wawancara dan dialog media massa untuk 1 tahun : Rp. 1,5 Miliar3. Info layanan masyarakat melalui media elektronik 12x : Rp 1.800 juta4. Forum kemitraan dengan jajaran pers balaikota (70 orang) : Rp 150 juta5. Kerjasama penyiaran radio selama 6x : Rp 400 jutaKepala Biro Humas dan Protokol Pemprov DKI Jakarta Catur Laswanto membenarkan pihak biro humas dan protokol menganggarkan dana sebesar Rp 3,15 M untuk wartawan dan media. Bahkan menurut penuturan Catur, anggaran itu sudah dialokasikan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. "Hal ini sudah berlangsung lama, bukan setahun dua tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Dan DPRD selama ini selalu menyetujui usulan pemprov DKI dalam mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi media massa," kata Catur kepada detikcom, Senin (20/12/2004). Biaya itu, menurut Catur seyogyanya akan digunakan untuk sosialisasi media agar ada persamaan persepsi terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemprov DKI Jakarta. "Kita sering ada kebijakan atau program dari pemprov. Hal ini dilakukan agar ada suatu kesamaan persepsi atau pemahaman terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemda tersebut," jelas catur. Sedangkan biaya yang dianggarkan senilai Rp 150 juta untuk forum kemitraan dengan jajaran pers balaikota sebanyak 70 orang, Catur mengatakan uang itu dialokasikan untuk persamaan persepsi saja. "Hal itu keinginan kita untuk mengadakan dialog tersebut. Kita harus membayar biaya air time, biaya produksi, pihak ketiga sebagai nara sumber. Dan itu harus dibayar dengan uang," jawabnya saat ditanyakan perihal alokasi dana untuk info layanan masyarakat melalui media elektronik seperti tv dan radio. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mempersoalkan alokasi anggaran yang janggal dan tidak efisien dalam RAPBD DKI 2005. Alokasi anggaran yang tergolong janggal antara lain untuk pembebasan lahan koridor II-III Busway di unit Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara sebesar Rp 2,2 miliar. Dalam rincian alokasi anggaran tersebut, anggaran antara lain digunakan untuk pembebasan lahan di Jalan Kampung Beting, inventarisasi jalan Sisi Waduk Sunter Selatan dan inventarisasi akses jalan menuju pantai Marunda.Rincian penggunaan anggaran ini tergolong aneh, karena koridor II-III Busway (Pulogadung-Monas dan Monas-Kalideres) tidak melewati jalan atau kawasan yang disebut dalam perincian di atas.Kejanggalan lain yaitu alokasi anggaran untuk penggantian ban mobil dinas operasional di Dinas Kebersihan yang mencapai Rp 8 miliar. Alokasi anggaran yang juga dinilai tidak efisien yaitu kampanye pariwisata bertema "Enjoy Jakarta Golf Festival" sebesar Rp 5,1 miliar serta penyelenggaraan Pemilihan Abang-None Jakarta sebesar Rp 4 miliar. (dni/)