"Kita kejar dulu yang jalan inspeksi sungai supaya ada jalur alternatif. Selesai itu baru kita sikat lagi yang itu. Bangun taman yang banyak supaya PKL-P bisa jualan di taman. Teorinya gitu kan, mesti atur mereka dagang di mana, sehingga mereka yang akan bantu jaga (area taman). Karena memang Jakarta ini ruang terbukanya selalu kurang untuk masyarakatnya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2014).
Dia yakin jika kawasan terlarang tersebut ditertibkan maka jumlah penduduk di DKI juga akan berkurang banyak. Hal ini karena rata-rata yang tinggal di wilayah kumuh itu adalah penyewa yang datang dari daerah. Menurutnya hal itu juga disebabkan aparat pemerintah yang dulu sempat salah konsep. Ahok pun menegaskan semua warga yang tinggal di kawasan kumuh seharusnya dipindah ke rumah susun.
"Yang jadi masalah Jakarta, pengadu nasib itu banyak nyewa tempat murah-murah, dengan Rp 5 ribu-Rp 10 ribu sehari dapat air dapat listrik. Itu yang masalah. Kita selalu baik hati. Di tempat kumuh nggak ada MCK, dibangunin. Padahal itu daerah terlarang. Bangunin tempat ibadah. Jadi konsepnya yang salah. Seharusnya kalau anda mau hidup layak, kita pindahkan ke rumah susun," bebernya.
Bangunan-bangunan toko dan pemukiman di bawah jalan layang juga akan ditertibkan secara bertahap. "Di bawah itu (jalan layang) toko juga ada, kita akan sikat semua, cuma kan ini butuh waktu. Di bawah jalan layang kita bisa bikin tempat olahraga atau tempat PKL jualan. Bebas saja asal ada lampu, CCTV, semua jelas. Kenapa tidak ?," jelas Ahok.
(ros/nal)










































