Bawaslu Jateng Temukan 85 Ribu Permasalahan di DPS Pilpres 2014

Semarang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah masih menemukan 85.177 permasalahan dari 27.439.293 jiwa yang tercatat dalam daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan presiden dan wakil presiden tanggal 9 Juli mendatang. Bawaslu juga menilai kurangnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran data.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo, mengatakan jenis permasalahan yang mencapai puluhan ribu itu cukup beragam, antara lain yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih namun masih masuk dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran.

"Sebaliknya para pemilih pemula yang sebenarnya memenuhi syarat namun belum masuk dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran juga banyak," kata Teguh kepada detikcom, Selasa (27/5/2014).

Dari data yang dimiliki Bawaslu Jateng, yang tidak memenuhi syarat namun masih masuk DPS antara lain meninggal dunia 15.863 oran, sakit jiwa 212 orang, usia dibawah 17 tahun dan belum nikah 356 orang, pindah alamat 15.164 orang, TNI 93 orang, dan Polri 104 orang. Sedangkan yang belum masuk DPS padahal sudah memenuhi syarat antara lain yang sudah berusia 17 tahun 20.345 orang, telah menikah 3.624 orang, pensiunan TNI 142 orang, dan pensiunan Polri 71 orang.

Selain itu permasalahan lain adalah kesalahan pada penulisan data pemilih, antara lain kesalahaan penulisan nomor kartu keluarga sebanyak 16.897, nomor induk kependudukan sebanyak 3.523, kesalahan penulisan nama sebanyak 797, tempat tanggal lahir 579, status perkawinan 4.410, jenis kelamin 387, dan salah alamat sebanyak 2.610.

"Jika kami total secara keseluruhan, permasalahan yang terkait dengan daftar pemilih hasil pemutakhiran adalah sebanyak 85.177, dan ini perlu kepedulian kita bersama untuk menyelesaikannya," tegas mantan Ketua KPU Kabupaten Kebumen itu.

Sementara itu Bawaslu Jateng juga mengidentifikasi lima derah dengan permasalahan DPS terbanyak yaitu Kota Surakarta 7.650, Kabupaten Boyolali 6.043, Kabupaten Blora 6.042, Kabupaten Pati 5.528 dan Kabupaten Magelang 4.979. Menurut Teguh penyebab banyaknya permasalahan ini bisa dikarenakan belum maksimalnya PPS dalam melakukan kerja-kerja pencocokan dan penelitian ( Coklit ).

"Selain itu minimnya sosialisasi yang dilakukan jajaran KPU Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya sampai ditingkat bawah dan kurangnya kepedulian masyarakat, partai politik pengusung bakal calon Presiden dan Wakil Presiden maupun beberapa pemangku kepentingan yang lain," terang Teguh.

Data-data tersebut, lanjut Teguh, sudah dikoordinasikan dengan KPU Provinsi Jawa Tengah pada Rakor Mutarlih di KPU Provinsi Jawa Tengah beberapa hari yang lalu yang juga dihadiri semua pimpinan partai politik, kementrian hukum dan ham dan dinas tenaga kerja dan kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

"Sedangkan data nama-nama ribuan permasalahan tersebut sudah di koordinasikan oleh Panwaskab/kota dan Panwascam di seluruh Jawa Tengah untuk menyampaikan data itu kepada KPU Kabupaten/kota dan PPK se-Jawa Tengah untuk segera ditindaklanjuti," tutupnya.

(alg/try)