Ini Langkah Jokowi-JK Agar Pemilu Tak 'Brutal'

Jakarta - Pemilihan anggota legislatif tahun 2014 ini oleh sejumlah kalangan dianggap paling 'brutal'. Praktik politik uang berlangsung secara vulgar dan berani. Akibatnya banyak calon anggota legislatif yang sebenarnya potensial, gagal terpilih karena tidak memiliki kemampuan finansial yang kuat.

Dua kali pemilu, yakni 2009 dan 2014 politik berbiaya tinggi terjadi di Indonesia. Fakta itulah yang menjadi pertimbangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla bertekad menekan biaya pemilihan umum.

Apabila terpilih, pasangan yang diusung koalisi PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura itu berniat merevisi Undang-undang tentang Pemilu.

"Kami akan menginiasi reformasi pengaturan pembiayaan kampanye," tulis Jokowi-JK dalam visi misi mereka seperti dikutip detikcom, Selasa (27/5/2014).

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, upaya menekan biaya pemilu bisa dilakukan dengan mengambalikannya ke sistem proporsional tertutup.

Dia menekankan bahwa sistem proporsional tertutup di sini berbeda dengan yang diterapkan di zaman Orde Baru.

"Pada Orde Baru, politisi yang dekat dengan kekuasan dan penurut pasti dicalonkan. Nah nantinya Pak Jokowi-JK akan mendorong yang dicalonkan adalah kader-kader berkualitas," kata Hasto saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/5/2014).

Kader diseleksi berdasarkan kualitas dan kemampuannya. Sehingga partai politik didorong membentuk pusat-pusat pengkaderan.

"Tolak ukurnya untuk menjadi pejabat publik itu kemampuan dan kualitas seorang kader," kata politisi yang juga Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-Jk itu.

(erd/fjp)