"Itu urusan internal masing-masing, di PPP. Kami berharap penegak hukum tidak ada nuansa-nuansa politik ke situ," kata Waketum Gerindra Edhy Prabowo di Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (26/5/2014).
Edhy lalu menjelaskan posisi SDA di tim sukses Prabowo-Hatta. "Ketum-ketum partai itu sebagai majelis koalisi. Hanya partainya saja, bukan nama-namanya," ujarnya.
Sementara itu, Waketum Gerindra Fadli Zon menegaskan bahwa status tersangka SDA tak ada kaitannya dengan posisi sebagai Ketum PPP. Ia menegaskan bahwa fungsi SDA sebagai Menag dan Ketum parpol berbeda.
"Ini ada dua fungsi berbeda, fungsi sebagai menteri beda dengan fungsi sebagai ketua parpol. Kita berhubungan sebagai ketum parpol. Sebagai menag, beliau adalah pembantu presiden. Ini tidak ada hubungannya," kata Fadli saat berbincang dengan detikcom.
Fadli menolak bila kasus SDA dikait-kaitkan dengan tim pemenangan Prabowo-Hatta. Ia justru menyindir kubu lawan yang ia nilai juga menjadi sarang para koruptor.
"Coba sebut berapa banyak anggota DPR dari PDIP yang terlibat dalam kasus korupsi? Banyak sekali. Di setiap parpol juga banyak. Tapi tidak ada hubungannya kan," ujarnya.
"Jangan cari-cari hubungannya. Dalam kasus ini, SDA itu Menteri Agama, bukan sebagai Ketum PPP," tegasnya.
Kepastian SDA akan melepas kursi menteri disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani.
"Ya memang kelihatannya begitu. Pak Suryadharma mendapat mandat dari Pak SBY, maka, mungkin, nggak tahu juga, dia akan mengembalikan mandat tersebut kepada pemberi mandat," kata Ahmad Yani saat dihubungi, Senin (26/5/2014).
Yani mengatakan Suryadharma tak mau menjadi beban bagi kabinet. Ketum PPP itu akan fokus menyelesaikan kasusnya.
"Dia menghargai dan menghormati betul kewenangan KPK," ujar Yani yang juga anggota Komisi Hukum DPR ini.
(trq/trq)











































