Jokowi-JK dan Keinginan Membangun Kementerian Kepolisian

Jokowi-JK dan Keinginan Membangun Kementerian Kepolisian

- detikNews
Sabtu, 24 Mei 2014 16:50 WIB
Jokowi-JK dan Keinginan Membangun Kementerian Kepolisian
Jakarta - Ide Capres dan Cawapres Jokowi-JK ternyata bukan menempatkan Polri di bawah suatu kementerian. Lebih dari itu, keduanya memiliki mimpi untuk membentuk kementerian baru, Kementerian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, rupanya keinginan itu harus ditunda dulu.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto memberikan sedikit gambaran mengenai kementerian baru yang diwacanakan tersebut, seperti Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan tiga komponen TNI (AD, AL, AU). Kemhan memiliki peran sebagai regulator dan keputusan tetap ada di tangan Panglima TNI, serta pelaksana keputusan dilakukan masing-masing matra.

Nah, di dalam ide pembentukan Kementerian Kepolisian itu, di kepemimpinan Jokowi-JK kelak, postur organisasi seperti tergambar itu dinilai mampu meningkatkan sekaligus memperkuat peran Polri dalam mengemban fungsi Kantibmas (Keamanan Ketertiban Masyarakat).

"Menciptakan rasa aman dan ketertiban budaya hukum adalah tugas kepolisian negara, kami ingin memperkuat peran utama Polri tersebut," kata Hasto saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (24/5/2014).

Langkah tersebut, diyakini Hasto, akan mampu meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap institusi Bhayangkara itu. Namun, untuk mencapai ide tersebut pemimpin nanti harus mampu melalui beberapa tahapan, dan tentu saja anggaran. Oleh karenanya ide itu akan direvisi.

"Atas dasar uji publik tersebut dan setelah dilakukan sinkronisasi, maka skala prioritas saat ini terhadap kepolisian, bukanlah pada pembentukan kelembagaan kementerian Kepolisian Negara RI, namun pada upaya peningkatan kepercayaan publik, disiplin, rekrutmen, dan sekaligus kesejahteraan anggota POLRI yang profesional," papar Hasto.

Selain itu, kata Hasto, pihaknya melihat beban fiskal pemerintahan Jokowi-JK tidaklah ringan. Hal itu tercermin dari beban subsidi BBM yang mencapai Rp 450 triliun.

"Karena pemerintahan SBY tetap menjaga politik populism, maka konsekuensinya anggaran kementerian lembaga harus dikurangi sekitar Rp 100 T. Dalam situasi fiskal yang berat, maka tidak tepat jika pendekatan kelembagaan dengan membentuk kementrian baru dilakukan," pungkasnya.

Disinggung mengenai revisi adalah karena ada tekanan dari beberapa kader PDIP yang berlatar belakang jenderal polisi, Hasto tegas membantahnya. "Tidak ada, ini (revisi) dilakukan setelah kita melakukan singronisasi," jawabnya.

(ahy/trq)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads