.webp)
"Saya kira saya tidak kuasa untuk menyetop. Ini semua kan berasal dari program Pemprov DKI. Bagaimana menyetopnya kalau tidak ada hubungan kontrak dengan pihak 1 pihak 2, kan sudah ada hak dan kewajibannya, tidak bisa dihentikan semata-mata kalau tidak ada kejadian yang luar biasa, gitu. Ini kan normal-normal saja," kata Pristono usai diperiksa di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2014).
Pristono kemudian kembali menyebutkan perihal bus TransJ yang berkarat hanya 14 dan menjadi tanggung jawab vendor. Selain itu dia juga menyebut jika ini masalah perdata bukan pidana.
"Masalahnya kan masalah karat yang 14 saja, 14 karat itu kalau misalnya kemarin tenang-tenang saja, tidak dihebohkan ini adalah masalah perdata, tapi karena dihebohkan diopinikan buruk, dianggap semuanya berkarat semua jadi masalahnya besar, nah sekarang inilah kami diperiksa seluruhnya," ucapnya.
"Saya kira tidak demikian, pekerjaan ini kan dikawal oleh pemeriksa dari BPK, kami dikawal oleh BPK. Pada tahun 2013 itu ada yang namanya LPDTT, Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dikawal proyek ini. Bagaimana kami menyetop ini, karena bus ini kan diperlukan oleh masyarakat, memang ada keterlambatan bus ini," pungkas Pristono.
(dha/ndr)
