"Saya ingin ingatkan semua lembaga yang ada kaitan langsung dan tidak (dengan Pilpres), PNS, TNI/Polri, semua pejabat saya imbau betul-betul memperlihatkan sikap independen imparsial, netral dalam pilpres karena ini pilpres yang seru dalam sejarah," kata Jimly Asshiddiqie di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (22/5/2014)
Menurut Jimly, pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon, maka sudah tentu keduanya akan jor-joran untuk bisa menduduki kursi istana, termasuk kemungkinan melibatkan aparat yang mestinya netral termasuk KPU.
"Jadi kita harus beri bukti bahwa kita bisa netral melayani, dan (penyelenggara) bersikap adil kepada keduanya," ujarnya.
Jimly meminta kepada setiap kepala lembaga atau institusi yang mendapati anggota di bawahnya tidak netral untuk segera memberi sanksi pemberhentian.
"Semua aparat di seluruh Indonesia jikalau mereka tidak netral pasti mereka terancam dipecat. TNI, Polri, PNS di mana saja karena dua posisi (capres) ini sama kuat, kalau ada terbukti tidak netral maka mereka terancam dipecat," ucap mantan Ketua MK itu.
"Meski kami (DKPP) hanya mengawal penyelenggara pemilu, kita punya data pejabat yang tidak netral. Bisa saja kepada prsden terplih kita akan sampaikan mana aparat di daerah apakah polisi, TNI, pegawai yang terbukti tidak netral supaya dipecat," tegasnya.
(iqb/trq)











































