Orde Baru Warna Baru

Jakarta - Gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru pimpinan Soeharto pada Mei 1998 ternyata gagal melahirkan rezim pengganti yang mumpuni. Gus Dur dan Megawati bagaikan numpang lewat, hanya untuk menambah kasanah politik Indonesia. Mereka jauh dari ketegaran Pak Harto.Caba perhatikan ulang bagaimana Pak Harto membangun rezim Orde Baru. Bermula dari kudeta tak berdarah lewat Supersemar, popularitas Letjen Soeharto terus naik setelah berhasil menumpas apa yang mereka sebut dengan peristiwa G30S/PKI. Soeharto lalu menjalin aliansi dengan beberapa partai untuk mengabsahkan rezim baru yang dipimpinnya. Babak berikutnya, parta-partai (lama) ditinggalkan, karena telah tergantikan oleh Golkar yang baru dibentuk dan memenangi Pemilu 1971. Parta-partai malah dipinggirkan untuk membesarkan Golkar. Adapun tugas utama Golkar adalah melegitimasi apapun tindakan pemerintah, baik lewat keputusan-keputusan formal di parlemen, maupun pembenaran-pembenaran kebijakan pemerintah di lapangan.Nah, bandingkan dengan proses naiknya SBY-Kalla. Memang tak ada kudeta, juga tak ada heroisme karena memang tak ada kegiatan penumpasan kaum pemberontak. Namun popularitas SBY lah yang menuntunnya untuk mencoba menggapai kekuasaan puncak lewat pemilu.Langkah pertama adalah membentuk Partai Demokrat (PD) untuk jadi kendaraan politik. Popularitas SBY dan PD terus naik karena tindakan-tindakan politik Megawati dan PDIP yang konyol, sama konyolnya dengan Soekarno yang meremehkan Soeharto dkk. SBY lalu berkubu dengan Kalla yang peluanya menipis di Konvensi Golkar, tetapi potensi suaranya di Indonesia Timur cukup besar untuk pemilu presiden.Ketika SBY-Kalla memenangi pemilu presiden, PD dikorbankan. Meski berhasil membawa SBY-Kalla dalam proses pencalonan presiden, namun perannya dianggap angin lalu karena jumlahnya yang tidak signifikan di parlemen. Apalgi orang-orangnya di parlemen masih 'culun-culun'. PD hanya dikasih hiburan dua kursi di kabinet, meski bukan kursi kementerian yang gemuk.Hanya dalam hitungan bulan, SBY-Kalla mencedari janji kampanyenya. Janji bahwa mereka berdua tidak akan merangkap jabatan di partai, dilupakan begitu saja ketika terbuka peluang untuk memperkuat posisi politik. Dalam bahasa Akbar Tanjung, tak mungkin eksekutif tidak mempunyai kepentingan dalam pemilihan ketua Golkar. Sebab eksekutif ingin legislatif memperkuat kebijakan-kebijakannya. Maka didoronglah Kalla untuk memimpin Golkar.Sudah bisa dipastikan, dengan terpilihnya Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, maka Koalisi Kebangsaan tamat riwayatnya. Dengan demikian selesai sudah rencana besar Akbar-Mega untuk menjadikan Koalisi Kebangsaan sebagai kekuatan oposisi pemerintah lewat aksi-aksi kritis di parlemen. Koalisi Kerakyatan dan Fraksi Golkar plus Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Golkar, cukup menjamin, parlemen tidak akan bikin repot pemerintah. Bahkan parlemen bisa membebek kepada eksekutif seperti zaman dulu.Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mendapat dukungan penuh dari parlemen. Tidak ada salahnya Indonesia punya pemerintah yang kuat, karena hanya pemerintah yang kuatlah yang bisa menjalankan kebijakan negara secara efektif. Tetapi, seperti dikatakan filsuf politik, kekuasaan cenderung korup. Jika kekuasaan itu kuat maka kencenderngan korupsi juga semakin kuat. Ketika Pak Harto dan Orde Barunya sangat kuat, kekuasaan yang ada tidak digunakan untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan-kebjakan negara yang pro rakyat. Justru yang terjadi sebaliknya, kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri lewat berbagai jalan korupsi yang dilegalkan. Targetnya pun tunggal: mempertahankan kekusaan.Apakah hal serupa juga akan terulang? Tak perlu disangsikan lagi, SBY adalah penguasa produk Orde Baru. Dia dididik dan dibesarkan dengan cara-cara Orde Baru. Demikian juga, Kalla. Apakah dengan demikian kita akan memasuki zaman Orde Baru yang paling baru? Jawabnya tidak sederhana, meskipun kilasan-kilasan sejarah menunjukkan kesamaan. Sebab, SBY atau Kalla bukan Soeharto. Mereka juga berada pada aras zaman yang berbeda. (diks/)