.webp)
Penutupan Dolly bukan kebijakan mendadak. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Supomo mengatakan rencana itu sudah muncul sejak tahun 2002. Hanya saat itu tidak ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan. Sedangkan Wali Kota Tri Rismaharini menyebut rencana penutupan sudah tebersit sejak awal dia menjabat.
Tentu tidak mudah menutup Dolly. Kawasan merah ini telah ada sejak era pendudukan Belanda dan berkembang pesat pada tahun 1960-an. Saat ini, ribuan orang menggantungkan hidup di lokalisasi yang berada di dalam kota tersebut. Mulai dari PSK, mucikari, pedagang, dan lain-lain.
Kenapa Risma berani mengeksekusi dan menutup Dolly? Wali Kota dengan beragam penghargaan ini mengaku mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari internal Dolly maupun pihak eksternal. Ia enggan menyebut orang atau pihak yang mendukungnya karena khawatir menimbulkan konflik.
Risma menyatakan terjadi penindasan manusia di Dolly. PSK yang bekerja puluhan tahun, tak memiliki apa-apa. Malah punya utang. Ia berharap penutupan Dolly bisa memutus mata rantai prostitusi dan human trafficking di Surabaya.
Rencana penutupan itu didukung penuh Pemprov Jatim. Gubernur Soekarwo dan Risma sudah beberapa kali bertemu membahas masalah tersebut. Tercapai kesepakatan, Dolly akan ditutup 19 Juni dan para penghuni akan dibekali ketrampilan dan diberi modal usaha.
Belakangan terjadi penolakan. Mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), tukang ojek, dan pedagang di sekitar Dolly mendemo kantor Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Senin (19/5/2014). Mereka menolak penutupan Dolly dan mengecam tindakan Pemkot yang dinilai sewenang-wenang. Mereka beralasan ada ribuan orang yang mencari nafkah di Dolly. Mereka ini sudah lama hidup di sana, dari generasi ke generasi.
Jadi, akankah Dolly berakhir di bulan Juni?
(try/ndr)
